LSM Desak Aparat Hukum Usut Dugaan Korupsi KPU Pesawaran
Foto: Suryanto/monologis.id

PESAWARAN - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Aksi Lembaga Anti Korupsi (Galak) Provinsi Lampung, Aliaman, didampingi Ketua Korwil Pesawaran, Gupta, mendesak penegak hukum memproses dan menindaklanjuti kasus dugaan korupsi KPU Pesawaran.

"Kami minta Polres Pesawaran segera menindaklanjuti dugaan kasus tersebut. Jika tidak ada tanggapan akan kami bawa ke Polda Lampung," ujar Gupta saat bersilaturahmi ke Kantor DPD Kowappi Pesawaran, Jumat (25/12).

Dia menambahkan, LSM Galak juga menyoroti massifnya pemberitaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) KPU Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Pilkada Pesawaran senilai Rp27.621.219.500 yang diduga jadi 'bancakan' oknum di KPU Pesawaran.

"Anggaran ini, di antaranya digunakan untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan senilai Rp9.445.233.500. Untuk Operasional dan Administrasi Perkantoran Rp4.657.636.000 dan Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan, senilai Rp1.685.800.000 serta Honorarium Penyelenggara Pemilihan senilai Rp 11.832.550.000," ungkap Gupta.

Menurut Gupta, berdasar hasil investigasi LSM Galak, ada indikasi dugaan mark up anggaran dan manipulasi data oleh oknum di KPU Kabupaten Pesawaran, di antaranya sewa kantor Sekretariat KPU, sewa gudang, kegiatan bimbingan teknis, jalan sehat, iklan media dan masih banyak lagi yang lain.

"Diduga total kerugian negara mencapai miliaran rupiah," ujar Gupta.

 Selanjutnya Gupta mengungkapkan hasil investigasi Tim LSM Galak, diketahui sewa gedung Kantor KPU di dalam RAB tertera Rp150 juta, tapi saat diselidiki sewa gedung hanya Rp23 juta. Begitu juga sewa gudang, dalam anggaran gudang logistik mencapai Rp80 juta, saat dicek hanya Rp15 juta.

Lebih lanjut Gupta mengungkapkan KPU Pesawaran juga diduga memotong anggaran pembuatan 1.021 TPS yang tersebar se-Kabupaten Pesawaran.

"Anggaran yang digelontorkan pemerintah Rp1 juta per TPS, tapi informasinya yang diberikan hanya Rp500 ribu. Jadi petugas TPS hanya terima Rp5.073.400, termasuk honorarium dan uang makan berikut operasional. Ini berarti KPU Pesawaran telah melanggar UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkapnya.