LBH Bandarlampung Ancam Somasi PT SMB
Foto: Istimewa

BANDARLAMPUNG - LBH Bandar Lampung mengecam penutupan akses jalan pengolahan ikan asin oleh PT Sarana Mitra Beton (SMB).

Kepala Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi, mengatakan, tidak dibenarkan pihak perusahaan menutup akses jalan dengan dalih kepemilikan SHM.

“Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1965 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bahwa ha katas tanah mempunyai fungsi sosial yang merupakan pencerminan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegas Sumaindra, Rabu (02/11).

Menurutnya, secara implisit ayat ini harus ditafsirkan bahwa fungsi sosial dari hak milik primer dapat diartikan sebagai hak milik yang tidak boleh dibiarkan merugikan kepentingan masyarakat umum.

“Apalagi masyarakat yang hari ini menguasai lahan juga bukan dengan cara yang illegal. Mereka memang ditempatkan diwilayah tersebut berdasarkan relokasi yang dilakukan pada 1990 dari TPI Gudang Lelang Bandarlampung,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sumaindra, berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam berita acara musyawarah penentuan lokasi pengolahan ikan di Sukajaya pada 1992 yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandarlampung, Kecamatan, Syahbandar, pemilik tanah dan pengelola.

“Maka dari itu, kasus ini tidak bisa dilihat secara parsial. Namun, harus juga dengan pendekatan yang menyeluruh, sehingga kita dapat melihat akar permasalahan. Apalagi pada saat mediasi, terungkap pula rencana pihak perusahaan yang akan mereklamasi wilayah tersebut, sehingga penutupan akses jalan masyarakat hari ini, diduga dilakukan untuk memuluskan upaya perusahaan untuk mengusir masyarakat dari lokasi sehingga dapat memudahkan proses-proses perusahaan untuk menguasai lahan,” kata dia.

Sumaindra mengatakan, LBH Bandar Lampung yang telah diberikan kuasa oleh 86 masyarakat pengelola ikan asin berencana akan mensomasi dan meminta klarifikasi pihak perusahaan terhadap upaya penutupan akses jalan dan segera menghentikan aktivitasnya tersebut karena telah merugikan masyarakat.

Sebelumnya, masyarakat kelompok pengelola ikan asin yang terletak di Jl. RE Martadinata, Lempasing, Desa Sukamaju, Telukbetung Barat menolak penutupan akses jalan sepihak oleh PT SBM.

Penolakan masyarakat dilakukan dengan aksi massa yang dilakukan di depan proyek pembangunan pagar yang menutup akses jalan mrenuju tempat pengolahan ikan asin.

Penolakan warga beralasan. Pasalnya, jalan tersebut adalah akses satu-satunya yang digunakan warga untuk melakukan aktivitas pengasinan ikan. Sebelumnya warga menggunakan tempat tersebut tercatat pada 1990 sejak dipindahkan dari TPI Gudang Lelang Bandarlampung.