Kategori

Regional     Hukum dan Kriminal     Bandar Lampung     Hukum    

Sabtu, 15 Januari 2022, 20:02 WIB

GML Lampung Kecam Bakal Laporkan Kades Sabahbalau ke Bupati dan APH

REDAKSI Penulis
Redaksi
GML Lampung Kecam Bakal Laporkan Kades Sabahbalau ke Bupati dan APH

Ketua DPW GML Indonesia Provinsi Lampung Achmad Munawar (Foto: Istimewa)

BANDARLAMPUNG - Ketua Ormas DPW Gema Masyarakat Lokal (GML) Indonesia Provinsi Lampung Achmad Munawar mengecam pemberhentian sepihak Sekretaris Desa (Sekdes) Sabahbalau, Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan oleh Kades.

Pemecatan itu diduga karena Sukadi sebagai Sekdes Sabahbalau menolak menandatangani SPj fiktif desa yang disodorkan Kades Fujianto.

GML, kata Munawar, akan melayangkan surat ke Bupati, Kejari dan Polres Lampung Selatan terkait masalah ini.

Achmad Munawar menyatakan, sebagai negara hukum pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada.

“Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam istilah Lord Acton, dikenal ungkapan Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata,” ujarnya di Bandarlampung, Sabtu (15/1/2022).

Dia menuturkan, dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa like and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

“Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten,” kata Munawar.

Dia menegaskan, perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur,” ujarnya.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

“Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan,” jelas Munawar.

Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum lex semper dabit remedium (hukum selalu memberi obat).

“Maka, menyikapi kondisi yang ada di Desa Sabahbalau saat ini kami menilai Kades kurang memahami terhadap tata cara pemberhentian aparatur desa. Apa Kades Sabahbalau kurang belajar aturan atau emang arogansi dalam mengelola pemerintahan di desa? Karena, masa 2 tahun kepemimpinannya sudah ada 3 kali pemberhentian sekdes dengan alasan yang tidak berdasar apalagi menurut penjelasan Sekdes Sukadi karena dia disuruh untuk tanda tangan fiktif kegiatan dana desa tahun 2021,” kata Munawar.

“Kami akan mengadvokasi hukum terhadap permasalahan tersebut apalagi ini kampung tempat tinggal saya,” imbuh Munawar.

Dia menegaskan, beberapa kegiatan dana desa yang diduga terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya pihaknya sudah memegang data dan faktanya.

 

 

 

Berita Lainnya

Ini Doa Umar Ahmad 11 Tahun Lalu yang Dikabulkan Allah
Jumat, 27 Mei 2022, 19:37 WIB

Dukung Kelestarian Perusahaan Perlu Strategi Pengelolaan SDA

BANDARLAMPUNG -  Untuk mendukung kelestarian perusahaan di Indonesia maka diperlukan suatu strategi pengelolaan yang tepat

Jumat, 27 Mei 2022, 19:33 WIB

Pemkot Bandarlampung Groundbreaking Gedung MPP

BANDARLAMPUNG – Pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Bandarlampung resmi dimulai. Ditandai dengan groundbreaking

Jumat, 27 Mei 2022, 19:32 WIB

Tjahjo Kumolo Minta Wali Kota Bawa Birokrasi Pemerintah Daerah ke Arah Digital

BANDARLAMPUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berpesan kepada kepala daerah

Jumat, 27 Mei 2022, 13:55 WIB

Begal di Tulangbawang Todongkan Senpi ke Korban, Pelaku Berhasil Dibekuk

TULANGBAWANG – Ferdi Sumarjianto (21), karyawan PT Indo Lampung Perkasa (ILP), warga Kampung Dentemakmur, Kecamatan Denteteladas,