DPRD Pesisir Barat Gelar Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020
Foto: Novan Erson/monologis.id

PESISIR BARAT - Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat, Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, di gedung DPRD setempat, Senin (21/06).

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Nazrul Arif, Wakil Ketua I Piddinuri, Wakil Ketua II Ali Yudiem, dihadiri Bupati-Wakil Bupati Pesisir Barat , Agus Istiqlal-A. Zulqoini Syarif, dan Sekkab, N. Lingga Kusuma.

Selain itu turut hadir juga para kepala OPD, dan Forkopimda Pesisir Barat -Lampung Barat (Lambar).

Agus Istiqlal menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD Tahun 2020 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial, dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemkab Pesisir Barat .

"Pelaksanaan APBD harus disampaikan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD," kata dia.

Dijelaskannya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya.

"Pada saat penyusunan APBD T2020 telah mengikuti beberapa disiplin anggaran, seperti pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup, semua penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran bersangkutan harus tertuang dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah," jelasnya.

Selanjutnya, kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memaksimalkan perolehan dana perimbangan, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah. 

"Kebijakan belanja diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana dan infrastruktur,” terangnya.

Sedangkan untuk alokasi anggaran dilakukan sesuai dengan pendelegasian kewewenangan pada OPD, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan serta tetap mengutamakan akuntabilitas perencanaan anggaran.

"Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2020 serapan anggaran belanja daerah sebesar Rp837,53 Miliar dari total anggaran sebesar Rp917,63 Miliar atau sebesar 91,27persen. Sementara realisasi pendapatan daerah sebesar Rp806,59 Miliar dari target pendapatan sebesar Rp854,12 Miliar atau sebesar 94,43 persen," tandasnya.