Cicil Rp200 Juta, Sidang Tuntutan Korupsi BOK Kembali Ditunda
Foto: Pranata Riano/monologis.id

LAMPUNG UTARA - Sidang tuntutan perkara Korupsi dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp2,1 Miliar di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2017-2018 yang menjerat Kepala Dinas Kesehatan non Aktif dr. Maya Metissa untuk kedua kalinya ditunda. Dan digendakan pada pekan depan.

Penundaan itu disebabkan atas persetujuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) lantaran terdakwa bersedia mencicil uang kerugian negara.

"Benar sidang ditunda. Penundaan itu dikarenkan permohonan terdakwa untuk mencicil. Sejauh ini terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp200 Juta," ujar Hafiedz, Kasie Intelejen Kejaksaan Negeri Kotabumi, Senin (30/11).

Persidangan yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Tanjungkarang di pimpin langsung oleh Ketua majelis hakim Siti Insirah di dampingi oleh Dua anggota hakim lainnya, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hardiansyah, Gatra Yudha, Budiawan, dan Kuasa Hukum terdakwa, Joni Anwar.

Saat persidangan berlangsung, ketua majelis Siti Insirah sempat mempertanyakan soal surat yang ada di dalam map merah tepat terletak di hadapannya.

"Saudara pengacara hukum, ini surat apa, dan dari mana surat ini. Mengapa pemberian surat ini, tidak ada koordinasi dengan kami. Kalau gini kami merasa tidak dihargai. Ini serupa surat kaleng. Saya tidak mau tahu menahu soal surat ini" tanya Siti Insirah dengan ketus.

Setelah itu, Siti Insirah kembali mengalihkan pembicaran kepada terdakwa Maya Metissa. Nampak sejumlah pertanyaan dilontarkan kepada terdakwa. Hingga persidangan diputuskan untuk ditunda untuk kedua kalinya.

"Saudara terdakwa, sidang hari ini untuk sementara kita tunda hingga Senin pekan depan 7 Desember 2020. Penundaan ini, bukan atas permintaan terdakwa melalui surat ini ya saudara terdakwa. Melainkan atas permintaan JPU" tutup Siti Insirah seraya mengetuk palu tanda berakhirnya persidangan.

Sementara itu, usai persidangan, dr. Maya Metissa yang mengikuti agenda sidang dari rutan kelas II Kotabumi, tak menampik jika sebelumnya surat yang berisi permohonan pencicilan uang kerugian negara itu tanpa dikoordinasikan dahulu terhadap kuasa hukumnya.

"Memang benar surat itu tanpa sepengetahuan pengacara hukum saya. Intinya lebih ke arah permohonan pengembalian kerugian negara," ucapnya.