Bawaslu Lampung Tengah Dinilai Berat Sebelah Menangani Dugaan Pelanggaran Paslon
Foto: Riki Antoni/monologis/id

LAMPUNG TENGAH – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah dianggap berat sebelah dalam menangani laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon (paslon).

Ketua relawan Basmi, Abdul Razak mengungkapkan empat laporan relawan Basmi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Musa Ahmad-Ardito Wijaya, dua diantaranya dimentahkan Bawaslu dengan alasan tidak bisa diregistrasi.

“Berdasarkan surat klarifikasi balasan pemberitahuan dari Bawaslu Lampung Tengah, nomor: 219-220-221-222/K.LA-03/PM.06.02/Xl/2020, dua laporan kami pada Kamis (19/11) lalu katanya tidak bisa diregistrasi dan ditindaklankuti,” kata Abdul Razak, Minggu (22/11)

Razak menyampaikan, dua laporan itu terkait senam berjaya dan video yang viral oknum kakam yang memprovokasi warga untuk mendukung paslon 2, dengan alasan dimana kejadian tersebut sudah melebihi batas waktu dari laporan pelanggaran yaitu, 7 hari dari temuan kegiatan pelanggaran yang dimaksud.

“Sementara 2 laporan pelanggaran lainnya, yakni dugaan pelanggaran pengukuhan relawan milenial Musa-Dito dan kontrak politik oknum kakam dengan paslon Musa-Dito, pihak Bawaslu memberi waktu 2 hari kedepan untuk pelapor dapat memenuhi syarat materiel, seperti tempat, waktu kejadian pelanggaran, dan uraian kejadian pelanggaran, agar pelapor dapat memenuhi syarat tersebut,” ungkapnya.

Razak meminta Bawaslu mengkaji ulang terkait dugaan pelanggaran senam berjaya, dengan terlapor instruktur senam atas nama Susi. Dimana menurutnya sebelumnya temuan pelanggaran senam tersebut sudah dilaporkannya ke Bawaslu 2 hari dari waktu kejadian kegiatan senam tersebut, namun tidak ada tanggapan dari pihak Bawaslu.

Namun, anehnya laporan dari team relawan Gasak (pendukung paslon 2) yang melebihi batas waktu 7 hari, langsung di respon dan di tindaklanjuti Bawaslu, terbukti pada Kamis 19 Nopember 2020 Cabup nomor urut 3, Nessy Khalvia di panggil oleh pihak Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang sama.

"Yang menjadi tanda tanya kami adalah, mengapa laporan pihak paslon 2 terkait kegiatan senam paslon 3 di tindaklanjuti oleh Bawaslu, yang diketahui laporan mereka sudah melebihi dari batas waktu yang ditentukan pihak Bawaslu (melebihi 7 hari). Sementara laporan kami dianggap tidak bisa di registrasi, dengan alasan yang tidak bisa kami terima. Dengan waktu, dan bentuk pelanggaran yang sama," ujar Razak.

Meski demikian menurut Razak, pihaknya akan tetap mengumpulkan dan melengkapi kekurangan syarat materiel yang di minta pihak Bawaslu, dan akan mempertanyakan laporan pihaknya terkait senam berjaya tersebut, mengapa tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sama seperti terkait pemanggilan Cabup Nessy Khalvia beberapa hari lalu.

"Sementara saat kami mencoba mengklarifikasi terkait hal ini kepada pihak Bawaslu, mereka selalu meminta kami langsung konfirmasi kepada Ketua Bawaslu, Harmono. Sementara yang bersangkutan Ketua Bawaslu ketika kami minta klrifikasi tidak pernah menjawab, dan merespon baik telepon dan WA dari kami," tegas Razak.