Mahfud Sebut Dana Otsus Papua Akan Naik, Bupati Sagrim: Kabupaten Kota Harus Diberi Kewenangan Penuh

MAYBRAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pemerintah hanya akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan Papua Barat

“Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa lalu

"Struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang," tambahnya.

Mahfud mengatakan, Undang-Undang Otsus Papua hanya akan merevisi dua hal. Pertama adalah merevisi pasal 76 UU Otonomi Khusus dengan rencana menambah 3 provinsi lagi di Papua dan pasal 34 tentang dana Otsus. "Revisi 2 pasal. Pasal 34 tentang dana dan pasal 76 tentang pemekaran,”katanya

Selain itu, pemerintah sudah membentuk tim hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan dana Otsus Papua dan Papua Barat dan mengeluarkan regulasi terkait seperti Kepres No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di kedua Provinsi tersebut sebagai tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

Sementara Bupati Maybrat Bernad Sagrim mengatakan negara Indonesia dalam menjalankan kewenangan di tengah tengah masyarakat mengantuk desentralisasi simetris dan asimetris (khusus) seperti DKI, Jogja, Aceh, Papua dan Papua Barat

Menurut Sagrim, Kewenangan Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat memang sebagai pemicu percepatan pembangunan seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA), namun faktanya kewenangan itu (otsus-red) sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di daerah terutama Kabupaten/Kota di Tanah Papua pada umumnya

"Akan tetapi dalam beberapa fakta misalnya kami di Maybrat atau Kabupaten/Kota di Papua umumnya kewenangan itu justru melahirkan persoalan di lapangan, menimbulkan keraguan, dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, terutama kewenangan asimetris (khusus) tadi, hampir tidak memberikan dukungan optimalisasi terhadap pengembangan SDA yang ada" terang Sagrim dalam pemaparan Disertasi Doktornya dengan judul 'Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maybrat' di Kampus IPDN Jakarta beberapa waktu lalu

Menurut Bupati Maybrat, Bila dana otsus dinaikkan seperti yang dikemukakan MD, seluruh Kabupaten Kota di Dua Provinsi ujung Timur Indonesia ini harus distribusian kewenangannya secara penuh, tak hanya berpusat di Provinsi, hal itu mengingat kearifan lokal yang masih kental sehingga pengelolaan sumber daya alam yang ada seperti tambang, batu bara, dan lainnya berdampak langsung secara ekonomi bagi masyarakat 

"Dengan adanya kewenangan full ke kabupaten kota  di Papua akan meningkatkan pendapatan asli daerah,  kalau ini diberikan secara penuh melalui kewenangan Atrubutif yang melahirkan kewenangan lain lagi di daerah saya kira ini lebih bagus agar tidak ada ketergantungan lagi di daerah seperti subsidi dana dana perimbangan dan lainnya yang mejadi hal yg di gumuli setiap tahun"pungkas Sagrim.(*)