Hawalies Abwar: Banyak Pejabat Aceh Timur Tidak Paham UU Informasi Publik
Hawalies Abwar (Foto: Istimewa)

ACEH TIMUR - Deklarator Aliansi Keadilan Aceh, Hawalies Abwar, menuding banyak pejabat pemerintah Aceh Timur tidak paham Undang-undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasalnya, sangat banyak permohonan informasi publik yang berakhir di Komisi Informasi Aceh dan ujung-ujungnya permohonan informasi tersebut harus dipenuhi.

Menurutnya, UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan akses seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi. Dan di dalam UU tersebut, juga mengatur tentang informasi yang wajib diberikan dan yang dikecualikan. Bahkan, UU tersebut juga mengatur tentang pidana bagi yang memperhambat informasi publik.

"Hampir semua permohonan informasi publik di Aceh Timur harus diselesaikan di sidang Komisi Informasi Aceh (KIA) dan tak jarang pemerintah Aceh Timur kalah dalam sidang sengketa tersebut," ujarnya, Rabu (07/04).

Lebih lanjut Walies mengatakan, Pemerintah Aceh Timur selain tidak paham UU KIP, mereka juga terkesan menyepelekan UU tersebut dan tidak jarang terdengar pembodohan rakyat dengan kata-kata rahasia Negara. Seperti lembaran pertanggungjawaban dari anggaran negara, padalah hak bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mengawal setiap anggaran dan kebijakan negara.

"Selain tidak paham mereka juga seolah-olah menyepelekan UU Informasi Publik sering terdengar pembodohan rakyat," ungkap pentolan ormas Laskar Anti Korupsi (LAKI) tersebut.

Walies berharap, Pemerintah Aceh Timur mengalokasikan anggaran untuk pelatihan UU No 14 tahun 2008 bagi para pejabat mulai dari tingkat desa sampai kabupaten di Aceh Timur agar lebih paham dan menguasai hak publik.

“Karena kekalahan sengketa sampai ke Komisi Informasi Aceh adalah hal dan ide yang sangat memalukan,” pungkasnya.