Hakim Konstitusi Diminta Tolak Permohonan Uji Materi UU Penyiaran
Buruh OnlineTV salah satu Konten Kreator Siaran Melalui Platform Internet (foto: Istimewa)

JAKARTA – Dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (14/9) siang dengan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19. Para pihak hadir secara virtual. Agenda persidangan Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 tersebut selain mendengarkan keterangan pihak DPR juga Pihak Terkait 

Pihak Terkait, dalam hal ini PT. Fidzkarana Cipta Media (Buruh Online TV) diwakili tim kuasa yang menjelaskan Buruh Online TV merupakan badan usaha yang melakukan penyiaran berita portal web dan digital.

Terhadap permohonan para Pemohon yang menguji Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Penyiaran, Pihak Terkait beranggapan bahwa hal itu sangat erat dengan kepentingan Pihak Terkait yang juga melakukan aktivitas pemanfaatan fasilitas internet dalam layanan streaming dalam laman www.buruhonline.tv atau melalui aplikasi penyediaan konten di youtube pada channel buruh online tv.

Kuasa hukum Pihak Terkait, Imam Gozali menjelaskan kaitan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Penyiaran dengan Surat Edaran dari Menkominfo No. 3 Tahun 2016. Surat Edaran dari Menkominfo justru dalam rangka ingin mengatur regulasi layanan aplikasi atau konten melalui internet.

“Dengan penegasan, memberikan pemahaman dan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan OTT (siaran Internet) untuk menyiapkan segala sesuatunya,  sehingga penyedia layanan untuk tidak menyediakan layanan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menimbulkan konflik, dan sebagainya” ujar Imam Gozali

“Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka akan berpengaruh kepada hak konstitusional Pihak Terkait. Karena Pihak Terkait hadir memanfaatkan media internet dalam menyajkan program acara konten ketenagakerjaan yang dibutuhkan jutaan pekerja di Indonesia,” ucap Gozali dikutip dari mkri.

Pihak Terkait pun meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon serta mengajak Pemohon untuk berpartisipasi dalam perubahan UU Penyiaran yang termasuk ke dalam prolegnas DPR pada 2020.

Sementara Menurut para Pemohon, dengan tidak adanya kepastian hukum penyiaran yang menggunakan siaran internet seperti layanan OTT a quo masuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran atau tidak, maka menyebabkan sampai saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan Undang-Undang Penyiaran.

Karena tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada UU Penyiaran, padahal UU a quo merupakan rule of the game penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, menurut para Pemohon, hal ini berimplikasi pada adanya berbagai macam pembedaan perlakuan.

para Pemohon perkara ini adalah PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) yang diwakili oleh David Fernando Audy selaku Direktur Utama dan Rafael Utomo selaku Direktur (Pemohon) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang diwakili oleh Jarod Suwahjo dan Dini Aryanti Putri selaku Direktur (Pemohon II). Tim ukase hukum Pemohon tediri atas Taufik Akbar dkk.  Para Pemohon melakukan pengujian materiil Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran.

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.tulis para pemohon.