Dugaan Pungli PTSL, KP3B Desak Kepala ATR/BPN Serang Mundur
Foto: Andrea Nanda Saputra/monologis.id

SERANG – Aktivis Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mendesak aparat penegak hukum menindak tegas oknum Satgas Kantor ATR/BPN Serang yang melakukan pungli pengurusan sertifikat tanah terhadap masyarakat peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tahun 2020.

“Masyarakat resah karena oknum tersebut melakukan pungutan biaya yang tidak wajar. Masyarakat harus mengeluarkan biaya dari kisaran Rp300 ribu sampai Rp3 juta,” tegas Ketua Koordinator Lapangan Aktivis KP3B M. Zulkifli saat menggelar aksi di depan kantor ATR/BPN Serang, Banten, Kamis (19/11).

Dia menyampaikan, berdasarkan SKB Tiga Menteri  tentang pembiyaan PTSL untuk kategori V Wilayah  Jawa dan Bali sebesar Rp150 ribu.

“Maka jika masyarakat Kota Serang peserta PTSL diminta untuk mengeluarkan uang melebihi besaran biaya sebagaimana diatur dalam SKB Tiga Menteri maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang dan masuk dalam kategori pungli dan mengarah pada unsur tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang dan kesempatan atas pembebanan biaya yang melebihi aturan yang telah ditentukan,” tegasnya.

Zulkifli juga meminta Kepala ATR/BPN Serang menindak tegas  oknum-oknum  pegawainya  yang  diduga  terlibat  melakukan  tindakan   melanggar  hukum.

“Kami minta Kepala ATR/BPN  Serang mundur dari jabatanya jika tidak mampu melaksanakan reformasi   birokrasi pada instansi yang dipimpinnya  sebagai  bagian dari zona integritas yang bersih dari tindakan pungli dan koruptif,” tegasnya lagi.