Bupati SBB Diminta Nonaktifkan Kepala Desa Buano Utara
Ilustrasi/istimewa

SERAM BAGIAN BARAT - Aliansi Pemuda Henapuan meminta Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Moh Yasin Payapo segera menonaktifkan Abdul Kalam Hitimala dari jabatannya sebagai Kepala Desa Buano Utara Desa, Huamual Belakang, Seram Bagian Barat, Maluku.

"Bupati harus segera nonaktifkan Kepala Desa Buano Utara beserta stafnya untuk sementara, guna selamatkan ADD dan DD," ungkap Alinasi Pemuda Henapuan, Amas Hitimala, kepada monologis.id, melalui sambungan telepon, Selasa (22/09).

Dikatakannya, dengan dinonaktifkannya kepala desa dan staf untuk sementara bisa menyelamatkan keuangan negara yang terindikasi diselewengkan sejak 2015 hingga 2017. Untuk 2017 ada temuan yang merugikan negara sebesar Rp376,540,746,95 yang sudah stor sebanyak Rp80,222,422, tersisa Rp296,318,746,95.

“Seharusnya dinonaktifkan, agar mereka fokus untuk kembalikan uang negara itu, sesuai dengan mekanisme yang disampaikan kepala Inspektorat, jika tidak di nonaktifkan maka kecurigaan kami, mereka dapat gunakan anggaran dari tahun-tahun berikutnya untuk menutupi yang sudah menjadi temuan di tahun-tahun lalu,” kata Hitimala.

Menurutnya, ini yang seharusnya menjadi perhatian Bupati SBB Moh Yasin Payapo, agar tidak lagi ada kerugian negara berikutnya. Apalagi ADD dan DD Desa Buano Utara miliaran rupiah yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat.

“Harus dinonaktifkan. Untuk tahun 2015- 2017 belum dikembalikan secara keseluruhan, gimana dengan temuan 2018-2019 yang miliaran rupiah itu, dari mana pemerintah Desa Buano Utara dapatkan uang untuk kembalikan indikasi penyelewengan kerugian negara tersebut,” ujarnya.

Dia menegaskan, Jika tidak dinonaktifkan maka sama halnya Bupati SBB terus mendorong pemerintah Desa Buano Utara untuk terus menguras ADD dan DD tersebut sehingga lahirnya temuan-temuan yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah tanpa ada bukti pertanggungjawaban.

“Untuk itu, kami Aliansi Pemuda Henapuan berharap Bupati SBB Moh Yasin Payapo mengnonaktifkan Kepala Desa Buano Utara dan stafnya untuk sementara agar tidak lagi terjadi indikasi penyelewengan keuangan negara kesekian kalinya. Dan berikan waktu kepada pemerintah desa Buano Utara untuk kembalikan kerugian keuangan negara tersebut sesuai dengan mekanisme yang sudah disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat," harapnya.