Tunda Pilkada Kaltim Demi Kesehatan & Keselamatan Warga

Oleh: Udin Rizky *)

 

HINGGA Kamis (19/9), jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 240.687 orang. Angka itu menempatkan negeri tercinta di peringkat 23 dunia. Dari jumlah itu, 9.448 diantaranya meninggal dunia.

Hari ini juga kasus baru COVID-19 di Indonesia ada penambahan 4.168 kasus baru’ Indonesia pecah rekor lagi. Sudah begitu, sebanyak 65,56 persen kabupaten/kota masuk dalam risiko penularan sedang hingga tinggi.

Pahitnya, di tengah situasi penyebaran COVID-19 yang tak terkendali, diperhadapkan dengan daya dukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang makin kelelahan, pemerintah justru tetap ngotot menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember nanti. Sekarang ini, ketika COVID-19 belum terkendali, sebisa mungkin segala hal yang bisa memperluas penyebaran virus dicegah. Misalnya: kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Tentu saja, sebagai hajatan politik, Pilkada sangat mungkin mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Juga mendorong kontak fisik lewat kunjungan calon, timses, atau relawan ke rumah-rumah penduduk. Belum lagi, pada hari H pemilihan, ada interaksi banyak manusia di satu titik: tempat pemungutan suara.

Baru di tahap pendaftaran saja, jumlah calon calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) yang terkonfirmasi COVID-19 langsung banyak.

Hingga Kamis (10/9), sudah ada 60 bakal calon dari 1400 bakal calon yang mendaftar di Pilkada 2020 yang terinfeksi COVID-19. Ini baru calon kepala daerah, belum tim sukses, relawan, dan massa yang ikut termobilisasi saat proses pendaftaran. Dan berita terbaru 3 Komisioner KPU Pusat dinyatakan positif COVID-19.

Kita butuh anggaran kesehatan yang lebih besar untuk memperbanyak data tampung fasilitas kesehatan kita. Juga membeli alat-alat kesehatan, seperti APD, ventilator, alat tes, dan lain-lain. Secara ekonomi, pandemi telah membuat babak belur dunia usaha, terutama yang berskala menengah, kecil, dan mikro. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Tentu saja, mereka butuh bantuan sosial agar bisa bertahan di tengah pandemi ini.

Di sisi lain, kalau Pilkada tetap digelar pada Desember mendatang, ini akan menyedot anggaran yang cukup besar. Total anggaran Pilkada 2020 di 270 daerah dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  sebesar Rp 14,98 triliun. Belakangan ini, KPU kembali meminta penambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun. Kalau disetujui, maka penyelenggaraan Pilkada akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 19,6 triliun.

Kondisi Kaltim

Sedangkan kasus perhari ini di Kalimantan Timur 265 meninggal dunia, terkonfirmasi 6.716 kasus, suspek 33.066 kasus. Selain itu provinsi Kaltim masuk dalam wilayah zona merah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, beberapa kabupaten/kota yang terkonfirmasi zona merah yaitu ; Balikpapan, Kukar, Bontang, Samarinda & Mahakam Ulu.

Berdasarkan ungkapan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda dr Ismed Kosasih menyebut, sudah ada empat nakes jadi korban keganasan virus tersebut. Teranyar adalah Ahmad Mudzakir, senior sekaligus kepala ambulans gawat darurat RSUD AW Sjahranie yang dinyatakan positif COVID-19, dan meninggal, (17/9). Ismed menyebut, tim surveilans Diskes dan kecamatan masih terus berupaya dalam melakukan tracing terhadap warga.

Sementara itu, lonjakan kasus COVID-19 di Benua Etam membuat tenaga UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi (Labkesprov) Kaltim, harus bekerja ekstra. Stamina yang mulai menurun membuat keadaan menjadi lebih rentan. (Prokal.co,19/09/2020). Ini menandakan penyebaran COVID-19 di Kaltim butuh perhatian serius, fokus & kepemimpinan terarah sehingga resiko penyebaran mampu dimitigasi dengan baik.

Dari situasi diatas, Partai Rakyat Demokratik Kalimantan Timur menuntut :

1. Meminta Pihak FORKOPIMDA Kalimantan Timur berkoordinasi, melaksanakan rapat & mengusulkan kepihak Pemerintahan Pusat agar 9 Kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada segera ditunda demi mengutamakan Kesehatan & Keselamatan rakyat Kaltim.

2. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur harus mensubsidi pendapatan rakyat seluas-luasnya untuk membantu rakyat memenuhi kebutuhan pokoknya saat pandemik

3. Mengaimbau warga Kaltim mentaati protocol kesehatan dimanapun & kapanpun sehingga penyebaran COVID-19 tidak berpotensi semakin meluas.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, semoga yang maha kuasa melindungi kita semua & terhindar dari penyebaran wabah COVID-19. Terima kasih.

 

*) Ketua Komite Pimpinan Wiilayah Partai Rakyat Demokratik Kalimantan Timur