Stop Impor, Kelola Limbah Medis Domestik Masih Kedodoran
Foto: Istimewa

Oleh: Bagong Suyoto*

PEMERINTAH lagi ngegas menangani pandemic COVID-19 yang sedang menanjak dengan berbagai kebijakan, seperti PSBB, PPKM darurat, PPKM level 3-4. Kebijakan, strategi dan pendekatan pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat. Dampak dari peningkatan COVID-19 adalah limbah medis dan limbah bekas penanganan COVID-19. Anggaran ratusan triliun, mungkin sudah ribuan triliun digelontorkan untuk atasi penyebaran COVID-19. Indonesia dijuluki sebagai epicentrum pandemic COVID-19 sebab jumlah korbannya terbesar kedua di dunia. 

Paradog, pengelolaan limbah medis domestik masih kedodoran! Kok muncul impor limbah medis! Bayangkan timbulan limbah medis terus bertambah sementara teknologi pemusnahnya terbatas! Lalu, sisa-sisanya dibuang kemana? Impor limbah itu sesungguhnya merendahkan martabat, kehebatan dan image suatu bangsa! 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) RI Siti Nurbaya Bakar mengatakan, menurut data yang masuk kepada pemerintah pusat dan di-record oleh KLHK, bahwa limbah mendis sampai 27 Juli 2021 berjumlah 18.460 ton. Hal ini disampaikan Menteri Siti dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas dengan Presiden dan sejumlah menteri. Statement Menteri Siti dimuat berbagai media ibukota dan daerah.

Limbah medis tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3) terus meningkat akibat pandemic Covis-19. Pulau Jawa tercatat menjadi penyumbang terbesar limbah medis B3. Angka peningkatkannya sekitar 30-50%, mungkin lebih karena belakangan tingkat keterpaparan COVID-19 cukup tinggi karena munculnya berbagai varian baru virus corona.

Menurut KLHK, pada 9 Maret 2021 jumlah limbah infeksius di Jawa sebanyak 74,03 ton dan meningkat mencapai 836,975 ton pada 27 Juli 2021. Terjadi peningkatan 10 kali lipat. Limbah medis Jawa Tengah sebanyak 122,82 ton pada 9 Maret 2021 menjadi 502,410 ton pada 27 Juli 2021. Terjadi peningkatan 5 kali lipat. Pada 9 Maret 2021 jumlah medis Jawa Timur 509,16 ton menjadi 629,497 ton pada 27 Juli 2021. Limbah medis Banten sebanyak 228,06 ton pada Maret 2021 menjadi 591,79 ton pada 27 Juli 2021. Dan, limbah medis DKI Jakarta dari 7.496,56 ton pada Maret 2021 meningkat tajam menjadi 10.939,053 ton pada 27 Juli 2021.

Limbah medis itu terdiri dari infus bekas, masker, botol vaksin yang kecil, jarum suntik, face, shiel, perban, Haznmat. Lalu, alat pelindung di (APD), sarung tangan, alat PCR antingen dan alkohol pembersih swab. Presiden Jokowi minta agar penanganan limbah medis diintensifkan dan secara sistematis. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,3 triliun untuk memusnahkan limbah medis. Mestinya Presiden menambah anggaran tersebut menjadi Rp 10-15 triliun untuk seluruh Indonesia.

Data-data limbah medis seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua dan pulau-pulau kecil belum dilaporkan secara detail dan valid ke publik. Sebab daerah-daerah tersebut juga mengalami kesulitan menangani limbah medis. Persoalan utama terletak pada kurangnya infrastruktur dan teknologi pemusnah limbah atau incinerator dengan tingkat panas pembakaran minimal 800 derajat celsius.

Bisnis limbah tak terbendung! Kesekian kalinya Pemerintah Indonesia kecolongan, limbah berbahaya dan beracun. Dan sekarang masuknya limbah medis di masa pandemic COVID-19. Pada kesempatan konferensi pers dengan sejumlah media massa di Jakarta, Menteri LHK Siti pun mengatakan, pemerintah menemukan masuknya limbah medis yang berasal dari luar negeri. Temuan itu berupa masuknya sejumlah kontainer berisi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan medis. Dirjen Bea Cukai Kemenkeu menemukan penyimpangan, yaitu masuknya kontainer-kontainer yang merupakan limbah B3.

Mestinya Pemerintah Pusat membuka informasi, siapa yang melakukan impor limbah medis, dari negara mana dan berapa nilainya? Atau siapa yang memiliki limbah medis itu? Berapa jumlah volumenya? Ada saja pihak yang mencari peruntungan disaat negara dan masyarakat sedang susah menghadapi pandemic COVID-19. Hukum bisnis terus berjalan meskipun manusia diterpa penderitaan yang luar biasa.

Pada 1 Juli 2021 Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Asosiasi Pelapak Pemulung Indonesia (APPI) dan Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI) melakukan investigasi ke TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi. Kami menemukan limbah medis yang dibuang di zona A, B dan C TPA Burangkeng, terutama di pinggir-pinggir zona. Biasanya pada sore atau pagi limbah medis itu dibuang setelah atau sebelum ada operasional TPA. Ada masker, sarung tangan, selang dan botol infus, bekas bungkus obat, alat PCR antingen, dll.

Limbah itu berasal dari rumah sakit, klinik kesehatan, Puskesmas, dll. Masalah utamanya karena sejak dari sumber sampah tidak dipilah sehinga menyulitkan siapa para pelakunya. Sebab limbah medis itu sebagian sudah dicampur dengan sampah biasa.

Kemudian pada 6 Juli 2021 KPNas, APPI dan YPLHPI mendampingi media asing melakukan investigasi pengelolaan limbah medis di masa pandemic COVID-19. Ternyata, masih banyak limbah infeksius yang dibuang ke TPA sampah, seperti di TPA Burangkeng. Padahal limbah medis tidak boleh dibuang ke TPA, kemudian dicampur dengan sampah rumah tangga. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81/2012, UU No. 32/2009 dan peraturan terkait.

Limbah medis dicampur sampah rumah tangga bertebaran di TPA sampah. Padahal serangan COVID-19 sudah sampai di kisaran pembuangan sampah saat ini. Hampir setiap hari ada yang mati. Frekuensinya cukup tinggi. Dulu, para pemulung dan orang miskin sekitar TPA/TPST Bantargebang sepertinya tidak takut dengan COVID-19.

Sekarang wabah itu menyerang beberapa temannya dan menemui ajal. Ratusan orang sudah terinfeksi COVID-19 dan penyakit lain akibat musim pancaroba. Mereka menjadi sangat was-was dan takut. Serangan COVID-19 dan menyebabkan kematian menjadi begitu nyata. Mereka semakin sadar dan yakin, bahwa COVID-19 merupakan ancaman kematian. Maka patuh pada protocol kesehatan dan larangan atau himbauan pemerintah dan dokter adalah sangat penting.

Pada 13 Juli 2021 KPNas, APPI dan YPLHPI bersama media asing melanjutkan investigasi tentang limbah medis di sekitar TPA Sumurbatu dan TPST Bantargebang. Pemulung yang bermukian di sini lebih dari 6.000 orang, sebagian pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka bagian rantai circular economy yang berkontribusi terhadap industri daur ulang dan perekonomian nasional. 

Masih banyak orang miskin dan pemulung di sekitar pembuangan sampah itu tetap bersemangat untuk hidup di masa pandemic COVID-19. Lelaki perempuan bersama anak-anak kecil atau balita hidup di gubuk-guuk kumuh dari material bekas berjajar dari utara ke selatan atau barat ke timur, terdiri dari belasan pintu. Artinya, setiap pintu atau semacam kotak ukuran 3x4m2 untuk satu keluarga. Mereka berada di lingkungan tercemar dengan sanitasi sangat buruk.

Situasi pandemic COVID-19 berkepanjangan dan dibarengi dengan kebijakan pengetatan aktivitas manusia berdampak pada sulitnya menjalankan aktivitas mencari rezeki untuk bertahan hidup. Kondisi buruk pun dialami keluarga pemulung. Mereka perlu sentuhan langsung, berupa bantuan Sembako dan uang tunai. Bantuan harus diberikan langsung ke pintu-pintu gubuk.

Setiap hari mereka mengais sampah dari pagi hari hingga sore hari, bahkan sampai magrib. Istirahat pukul 11.00-13.00 WIB. Setelah rasa capek hilang, berangkat lagi mengorek sampah. Ada pula yang mengais sampah sehabis magrig hingga dini atau pagi hari.

Berbagai jenis sampah dipungut, termasuk limbah medis, seperti botol dan selang infus, bahkan ada yang masih ada daerah merahnya. Mereka menemukan masker, sarung tangan dan APD. Botol infus masuk jenis plastik LD bening, harganya Rp 5.500/kg. Pemulung mengatakan harganya lagi turun. Saat normal harga LD bening mencapai Rp 7.000-8.000/kg. Lalu, selang infus mauk ke jenis sandal/nileks, harganya Rp 1.000/kg, lebih murah ketimbang harga PET, mainan atau emberan.

Pemulung mengatakan, botol dan selang infus ditemukan di TPA Sumurbatu. Sementara masker, sarung tangan, dll dalam kelompok APD banyak ditemukan, namun tidak dipungut karena tidak laku dijual atau tidak ada pembelinya.

Sekitar TPA Sumurbatu dan TPST Bantargebang terdapat pelapak yang mengelola limbah medis. Pada umumnya tidak punya ijin resmi dari pemerintah. Lapaknya ada yang berupa lahan terbuka, halaman rumah yang di sewa, gubuk-gubuk di tepi TPA, dll. Memang tidak mudah memasuki tempat-tempat pengepul limbah medis tersebut. Pasti ada resisensi sebab mereka tidak mau bisnisnya terganggu. 

Limbah medis di masa pandemic COVID-19 menjadi permasalahan internasional, nasional dan lokal. Sekarang, hampir semua di dunia ini berurusan dengan limbah medis! Dalam konteks tersebut KPNas, APPI dan YPLHPI meminta pada pemerintah pusat, kabupaten/kota dan pengusaha limbah.

Pertama, berhati-hati dan lebih protektif terhadap limbah medis dari luar negeri. Pemerintah dan Bea Cukai harus menutup segala celah terjadinya impor limbah medis. Karena urusan limbah medis dalam negeri kedodoran, jangan ditambah masalah lagi. Situasi ini menambah beban penyakit! Artinya, Stop Impor Limbah Medis!

Kedua, Pemerintah Pusat harus membuka informasi, siapa yang melakukan impor limbah medis, dari negara mana dan berapa nilainya? Atau siapa yang memiliki limbah medis itu? Agar pelakunya diumumkan di media massa dan Sosmed serta diberi sanksi hukum tegas dan maksimal sebagaimana dimandatkan UU No.32/2009.

Limbah medis yang sudah masuk ke Indonesia, ada dua kemungkinan yang terjadi. Satu sisi belum tentu bisa dikembalikan ke nagara asalnya. Sisi lain, boleh jadi biaya container dan pengakapalannya lebih mahal beberapa kali lipat. Ujung-ujungnya limbah medis itu ngendon di Pelabuhan Tanjung Priok, lalu diambil cara cepat dimusnahkan di Indonesia. Kasus ini pernah dialami di Indonesia berkaitan dengan sampah impor tahun 2020 lalu. Ribuan ton sampah impor yang sebagian mengandung limbah B3 tidak bisa dikembalikan ke negara asalnya. Alasannya biaya pengiriman lebih mahal lima kali lipat.

Ketiga, Pemerintah Pusat meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menangani secara serius dan ketat modus pencampuran limbah medis dengan sampah rumah tangga dan dibuang ke TPA. KLHK dan sejumlah kementerian serta Mabes Polri sudah membuat surat edaran dan himbuan agar kabupaten/kota menangani sampah medis sesuai peraturan perundangan dan SOP. Buktinya, sampai saat ini (30 Juli 2021) masih ditemukan limbah medis dicampur sampah rumah tangga dibuang di TPA.

Keempat, melakukan pengawasan dan penegakkan hukum secara berkolaborasi, ketat dan berkelanjutan. Penegakkan hukum harus dilakukan dari pusat hingga lokal. Pelbagai stakeholders harus dilibatkan dalam pengawasan dan penegakkan hukum. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sekarang sudah terlalu lelah menghadapi penyebaran pandemic COVID-19.

* Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Ketua Umum Asosiasi  Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI)