Potensi Dan Arah Pembangunan DOB Kabupaten Bogor Timur

Oleh: Bagong Suyoto*

CALON wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur merupakan pemekaran Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya lebih dari 776 kilometer persegi, terdiri dari 7 kecamatan dan 75 desa. Wilayah Kabupaten Bogor Timur meliputi Kecamatan Gunung Putri, Kelapa Nunggal, Cileungsi, Sukamakmur, Jonggol, Cariu dan Tanjungsari.

Pada 2020 jumlah penduduknya mencapai 1,345 juta jiwa. Beberapa tahun kemudian setelah menjadi DOB, Kabupaten Bogor Timur definitif diprediksi jumlah mencapai lebih 2 juta jiwa.

Berbagai pembangunan dan industrialisasi akan berjalan sangat massif, juga menyediaan pemukiman, pelayanan publik dan jasa modern. Kemudian akan diikuti urbanisasi menuju pusat-pusat ekonomi, perdagangan, industri dan aktivitas modern lainnya.

Sejak beberapa tahun lalu sejumlah tokoh dan rakyat wilayah bagian timur ingin mewujudkan DOB Kabupaten Bogor Timur. Lalu, dibentuk Presidium Bogor Timur yang mengusung slogan: Sejahtera, Modern, Mandiri, Berwibawa dan Bermartabat. Nama-nama yang popular membidani Presidium Bogor Timur diantaranya Alhafizrana, Beben Suhendar, Muniroh Iroh. Mereka mengawal Pembahasan Revisi RPJMD 2013-2018 Kabupaten Bogor pada Januari 2017 ketika menyongsong Pilkada Kabupaten Bogor 2018. (Tempo.co, 17/4/2021).

Salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan dalam upaya memperbaikinya adalah dengan mengajukan tokoh Bogor Timur yang berkompeten dan memiliki integritas dalam upaya memperbaiki Kabupaten Bogor dan juga khususnya Bogor Timur dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2018. Diantara tokoh yang kami himpun dan dinilai cukup mewakili adalah: Beben Suhendar, Maman Daning, Dace Supriadi, Dodi Ahyadi, Deden Setia Nugraha. (Kicaunews.com, 17/9/2020).

Mereka terus berjuangan tanpa lelah. Cita-cita mereka sudah di depan mata, segera terwujud. Selain Presidium Bogor Timur, bermunculan berbagai organisasi masyarakat sipil, berbagai Ormas, LSM, dll. Juga yang sering didengar, yakni Lembaga Bantuan Hukum Bogor Timur. Mereka melakukan pendampingan rakyat.

Momen bersejarah telah dirorehkan untuk mkemajuan Bogor Timur. Dalam sidang pleno Komisi I DPRD Jawa Barat memberikan rekomendasi pemekaran wilayah Kabupaten Bogor dan Indramayu. “Indramayu Barat dan Bogor Timur sangat layak. Itu keputusannya,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Bedi Budiman, Jumat, 16 April 2021. Rapat Paripurna memohon pimpinan dan anggota dewan agar memberikan persetujuan. (Tempo.co, 16/4/2021).

Pimpinan DPRD Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyepakati penyampaian usul pembentukan pemekaran wilayah untuk calon daerah otonomi baru Bogor Timur dan Indramayu Barat dalam Rapat Paripurna di Bandung, Jumat, 16 April 2021. “Tahap selanjutnya, pemerintah provinsi akan mengusulkan pada Pemerintah Pusat,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, penyampaian usul kepada pemerintah pusat, DPR dan DPD sekaligus untuk meminta dilakukannya evaluasi terhadap semua persyaratan pembentukan DOB. Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD akan membentuk tim independen untuk menilai semua persyaratan pembentukan calon daerah otonomi baru.

Jika dinyatakan memenuhi, maka dengan persetujuan DPR dan DPD, pemerintah akan membentuk tim independen untuk mengukur tujuh persyaratan, yakni geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Calon wilayah DOB Kabupaten Bogor Timur merupakan pemekaran Kabupaten Bogor. Luas wilayahnya lebih dari 776 kilometer persegi, terdiri dari 7 kecamatan dan 75 desa. Jumlah penduduknya mencapai 1,345 juta jiwa. Wilayah Kabupaten Bogor Timur, meliputi Kecamatan Gunung Putri, Kelapa Nunggal, Cileungsi, Sukamakmur, Jonggol, Cariu dan Tanjungsari.

Calon ibukota Kabupaten Bogor Timur berada di Kecamatan Jonggol. Kabupaten Bogor menyetujui menyisihkan dana sebesar Rp 20 miliar per tahun selama tiga tahun untuk penyelenggaraan pemerintahan sementara Bogor Timur kelak setelah disahkan menjadi kabupaten definitif.

Kabupaten Bogor, sebagai induk, semula memiliki luas 2.986 kilometer persegi, terdiri dari 40 kecamatan, 19 kelurahan, dan 416 desa. Jika dikurangi dengan rencana Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur, luasnya tinggal 1.085 kilometer persegi, terdiri dari 19 kecamatan, 175 desa dan 19 kelurahan. Jumlah penduduknya semula 5,965 juta jiwa, akan tersisa 3,098 juta jiwa.

Arah Pembangunan Bogor Timur

Implementasi pemerintah DOB Kabaupaten Bogor Timur nanti diarahkan pada prinsip good governance. Ini adalah cita-cita yang menjadi visi setiap penyelenggaraan negara di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Secara singkat, good governance sebagai prinsip dalam pengantur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efesien dan administrasinya bertanggungjawab pada publik. (Mas’oud, 2003: 150-151).

Juga mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan lainnya yang melibatkan negara, swasta dan masyarakat. Hal ini diatur dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, bahwa pemerintah daerah punya kewajiban yang sangat penting. Pasal 12  ayat (2) UU No. 9/2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam konteks yang lebih keren disebut: “environmental good governance”. Pemerintah yang baik pro-lingkungan hidup.

Ada Sembilan asas umum pemerintah yang baik (good governance principles, yaitu: (1) Asas kecermatan formal; (2) Fairplay; (3) Perimbangan; (4) Kepastian hukum formal; (5) Kepastian hukum material; (6) Kepercayaan; (7) Persamaan; (8) Kecermatan; dan (9) Asas keseimbangan. (Panji Santoso, 2012: 56). Kesembilan asas itu dapat disarikan menjadi akuntabilitas publik, kepastian hukum (rule of law), transparansi publik, juga demokratis serta partisipatif.

Sektor industri telah tumbuh sejak lama di wilayah ini, mulai dari Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, Jonggol. Mulai dari pabrik otomotif, keramik, semen hingga galian C. Sejumlah galian C menimbulkan petaka lingkungan, air sumur warga kering dan menelan korban nyawa, seperti kasus galian C di wilayah Gandoang Klapanunggal. Warga sekitar melakukan protes, demo besar-besaran beberapa tahun lalu.

Di sini terdapat perusahaan pengolahan limbah beracun dan berbahaya (B3) terbesar di Indonesia, dikenal dengan PPLI. Pemerintah setempat dan warga sekitar harus melakukan pemantauan secara ketat dan kontinyu terhadap PPLI. Karena belum lama ini terjadi musibah kebakaran dan meledak akibatnya warga sekitar terkena dampak. 

Juga punya TPA Regional Nambo, perintisan pembangunannya dibiayai oleh World Bank. Proyek TPA Regional ini bagian dari paket Western Java Environmental Project (WJEMP). Sekarang pengelolaan TPA Regional Nambol diambil-alih pengelolaannya oleh Pemerintah provinsi Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum dioperasikan (Juni 2021). Proyek tersebut menggantikan  proyek TPST Bojong yang didemo besar-besaran oleh warga sekitar, akhirnya ditutup total. Karena melanggar RTRW dan peraturan perundangan. (Bagong Suyoto, Malapetaka Sampah – Kasus TPA bantergebang – Kasus TPA/IPLT Sumurbatu – Kasus TPST Bojong, November 2004).   

Agenda pembangunan DOB Bogor Timur nanti semestinya menekankan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, kelestarian lingkungan hidup, kearifan lokal dan eco-justice. Wilayah tangkapan air dan bentang alam sedapat mungkin harus dipertahankan. Agar menjadi contoh bagi pembangunan dari lain di Indonesia, boleh menjadi contoh bagi dunia. Supaya pembangunan tidak merusak lingkungan alam yang sudah disediakan Tuhan Yang Maha Pencipta.

Juga harus taat pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kegiatan pembangunan yang merubah tata ruang, tata lahan seringkali menyebabkan terjadinya bencana alam, musibah, seperti hutan gundul, lereng dan tanah longsor, kesulitan air bersih, banjir, selanjutnya menelan korban nyawa dan harta benda.

Gunung-gunung, sungai-sungai, situ-situ harus dipertahankan dan dikonservasi secara berkelanjutan. Tetapi, di daerah lain, mungkin masih di wilayah Kabupaten Bogor sejumlah bukit dan gunung digunduli dan diratakan diambil tanah, batu, pasirnya untuk kebutuhan material pembangunan berbagai infastruktur pisik untuk kepentingan setempat dan dikirim ke Depok, Jakarta, Bekasi, Tangerang, dll. Berbagai pepohonan dan tanaman endemik harus dipertahankan sebagai keanekaragaman hayati, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan.

Demikian sektor pertanian, wilayah Bogor timur memiliki potensi sangat besar di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan agroforestry. Mestinya dikembangkan menjadi pusat integrated farming atau pertanian selaras alam. Dalam konteks lebih modern dan peduli pada kesehatan konsumen bisa dikembangkan organic farming. Dengan upaya mengkoleksi dan mengkonservasi benih-benih lokal endemik, seperti benih berbagai varietas local padi, palawija, dll.

Sebetulnya sektor-sektor di atas bisa digabungkan atau komplementer dengan ekowisata atau wisata alam yang lebih menarik dan menantang. Sejalan dengan konteks tersebut, pun mulai berkembangan wisata buatan dan pelayanan jasa modern. Sektor wisata mempunyai potensi sangat besar dan strategis di wilayah calon DOB Kabupaten Bogor Timur, terutama wilayah bagian timur dan selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Cianjur.

Wilayah ini pun dikenal dengan buah-buahannya, seperti pisang, cempedak, nangka, durian, dll. “Durian Jonggol” namanya sering disebut para pedagang di luar wilayah ini. Sekarang sudah banyak varietas durian unggul ditanam di wilayah Bogor Timur. 

Pasal 3 UUPPLH menyatakan, bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan ha katas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pembangunan berkelanjutan; dan i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Oleh karena itu menyosong DOB Kabupaten Bogor Timur perlu dilakukan advokasi pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup, hutan kerakyatan, agroforestry, pertanian selaras alam atau integrated farming, pengelolaan sampah, peternakan, perikanan rakyat, ekowisata, dll.  Agar wawasan, pengetahuan dan skill mayarakat umumnya meningkat dan mampu beradaftasi terhadap perubahan cepat yang akan terjadi.

Jangan dilupakan, budaya, adat dan kesenian tradisional dan pranata lokal harus dipertahankan. Perilaku taat dan sopan terhadap orang tua, orang yang lebih tua, sanak kerabatan harus ditempatkan pada posisi utama. Apalagi di wilayah ini banyak berdiri lembaga pendidikan umum, Pondok Pesantren dan tempat-tempat belajar informal. Maka ke depan perlu dibangun Pusat Kesenian atau Pusat Kebudayaan Bogor Timur. Beberapa Pondok Pesantren (Islamic Boarding School) bangunan megah dan luas meskipun seperti di tengah-tengah hutan. Merupakan benteng ketahanan moral Bogor Timur.

Karena nanti pembangunan yang massif ujungnya adalah industrialisasi dengan berdirinya pabrik-pabrik menengah besar, penyediaan berbagai fasilitas publik dan bisnis, seperti permukiman skala menengah besar, perkantoran, pasar, mall, pelayanan jasa modern, dll. Para investor dari ibukota dan manca negara akan datang ikut meraimaikan pembangunan.

Permasalahan tanah/lahan tampaknya akan mengemuka. Tanah-tanah di sini sebagian milik Perhutani, milik warga dan orang luar daerah atau orang kota. Tampaknya, lahan-lahan yang luas telah dimiliki dan dikuasai orang-orang berpangkat dan kaya di ibukota Jakarta. Nantinya, mereka yang menguasai dan memiliki lahan luas akan berpeluang lebih besar ketimbang rakyat yang memiliki lahan-lahan sempit. Mereka akan membangun pabrik, hotel, vila, home-stay, coffeeshop, restoran, wisata modern, dll.   

Persaingan kerja, persaingan memperebutkan sumber daya alam, lahan, dan boleh jadi yang miskin/marginal akan tersingkir dari arena permbangunan. Seringkali penduduk yang lemah seringkali suaranya tak terdengar atau dihilangkan sebelum sampai ke para pengambil keputusan. Oleh karena itu perlu pendampingan guna menguatkan dan mencerdaskan rakyat setempat. Sedikit masukan ini semoga brmanfaat khususnya bagi masyarakat dan berbagai stakeholders di wilayah Bogor Timur.

* Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI)