Peran Sinergis Pemerintah Dan Organisasi Kepemudaan Untuk Pemberdayaan Pemuda

“Sintesa Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten Maybrat”

I. Kilas Perkembangan Organisasi Kepemudaaan

Organisasi adalah kumpulan dari dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah  yang memiliki satu tujuan untuk dicapai secara bersama melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Penekanan pentingnya adalah, apapun bentuk organisasinya tentu memiliki tujuan.

Peran organisasi dan didalamnya terdapat elemen pemuda telah menunjukkan bukti dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Masa sebelum Indonesia merdeka muncul organisasi pemuda Boedi Oetomo (1908), Trikoro Dharmo yang didirikan oleh R Satiman Wiryosanjoyo, dkk., di Gedung STOVIA Jakarta pada 1915, yang kemudian mengubah nama menjadi Jong Java. Selain Jong Java, ada juga Jong Sumateranen Bond Organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda-Pelajar Sumatera didirikan pada 1917 di Jakarta. Kemudian antara tahun 1918-1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Organisasi kepemudaan yang muncul saat itu adalah organisasi kederahan, namun ada juga yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan misalnya Perhimpunan Indonesia yang gencar memperjuangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda.

Setelah Bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya, organisasi kepemudaan terus mengalami transformasi, hingga memasuki masa reformasi tahun 1998. Organisasi kepemudaan yang berkembang dan cukup terkenal di kalangan pemuda masa kini memiliki bentuk dan latarbelakang yang beragam, sebut saja organisasi Pemuda Karang Taruna,  Pemuda Pancasila atau organisasi kepemudaan yang terkenal dengan istilah Cipayung yang didalamnya terdapat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan mahasiswa katolik republic Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). 

Berdasarkan perkembangan dan dinamika yang terjadi di Indonesia, dapat dipahami bahwa peran dan tantangan organisasi kepemudaan memiliki perbedaan pada tiap masanya.  Pada masa sebelum kemerdekaan, peran organisasi kepemudaan sangat jelas, yaitu turut memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia dari jajahan Belanda. Peran organisasi pemuda pada masa ini sangat tegas, hal ini ditunjukkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang dibacakan pada 28 Oktober 1928 yang pada dasarnya bersinergis dengan tujuan utama yaitu menyatukan seluruh elemen pemuda untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Setelah bangsa Indonesia merdeka, dinamika masih terus terjadi seiring dengan pergantian pemimpin Negara dan perubahan dinamika politik. Ada banyak peristiwa yang melibatkan organisasi kepemudaan, misalnya peristiwa Trisakti pada bulan Mei 1998, dengan aksi mahasiswa dengan tuntutan agar DPR melaksanakan sidang istimewa untuk menurunkan presiden, peristiwa lainnya seperti Semanggi I dan Semanggi II pada bulan November 1998.   Aksi Semanggi I dan II didasarkan pada sikap tidak percaya dengan anggota DPR/MPR saat itu, dan desakan menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru.

II. Isu Strategis Kepemudaan

Peran Pemuda sering diasosiasikan dengan kemajuan suatu bangsa. Bahkan ada pesan kuat tentang pemuda yang diucapkan Bung Karno sebagai tokoh inspirasi pergerakan pemuda : “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”, pertanyaan yang perlu dimaknai adalah 10 pemuda yang dimaksudkan bung Karno itu seperti apa? Apakah ukuran pemuda yang bisa mengguncangkan dunia ? 

Pertanyaan ini sangat relevan dengan peran dan tantangan organisasi kepemudaan dan tentu tidak lepas dari kemampuan pemudanya sebagai subjek (bukan objek) dalam dinamika dan tuntutan pembangunan saat ini. Dalam makna lain, sebesar atau seelit apapun organisasi kepemudaannya jika konsep pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan pemudanya tidak dapat dapat diukur dan dicapai maka akan berdampak pada kinerja dan pancapaian tujuan organisasi kepemudaan itu sendiri. 

Secara nasional domain ataupun isu strategis pembangunan pemuda belum terbangun secara merata. Keseluruhan domain ini seharusnya terbangun secara simultan agar dapat dihasilkan SDM Pemuda yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Upaya mencapai target ini perlu didukung oleh semua pihak, tidak hanya organisasi kepemudaan itu sendiri, tetapi juga dibutuhkan intervensi dan peran pemerintah.

Jika mengacu pada laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia tahun 2019, ada tiga lapisan domain pembangunan pemuda, yakni pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui 3 lapisan domain ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. 5 domain utama tersebut adalah : 1). Domain pendidikan; 2). Domain kesehatan dan kesejahteraan; 3). Domain lapangan dan kesempatan kerja; 4). Domain partisipasi dan kepemimpinan, serta 5). Domain gender dan diskriminasi.

Setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan dan karakteristik IPP-nya  masing-masing. Menurut laporan IPP Indonesia tahun 2019, Nilai IPP untuk Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 sedikit meningkat dari 48,50 menjadi 50,83 pada 2018. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan nilai indeks domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta gender dan diskriminasi. Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, Provinsi Papua Barat sedikit lebih baik pada domain pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan, sebaliknya, nilai indeks pada tiga domain (lapangan dan kesempatan kerja;  partisipasi dan kepemimpinan; gender dan diskriminasi) masih berada di bawah angka nasional.

Tantangan pertama yang dihadapi Provinsi Papua Barat dalam pembangunan pemudanya terdapat pada domain lapangan dan kesempatan kerja, yaitu tingginya tingkat pengangguran pemuda (15,33%) yang melebihi angka nasional (13,47%). Tantangan kedua terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Tantangan pada domain ini mencakup semua indikator yang capaiannya berada di bawah angka nasional. Salah satunya adalah partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang hanya mencapai 66,95%; angka ini merupakan angka terendah se-Indonesia pada 2018.

Tantangan ketiga terdapat pada domain gender dan diskriminasi, yakni proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (15,77%) yang kecil dan menempati peringkat keempat terendah di antara semua provinsi. Terlepas dari domain yang capaiannya mengalami peningkatan, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat perlu memberikan perhatian khusus pada upaya memperbaiki domain lapangan dan kesempatan kerja karena nilai indeksnya paling rendah di antara semua domain.

III. Realita dan Tantangan Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten Maybrat

Berdasarkan uraian perkembangan IPP Papua Barat, pada dasarnya tidak jauh berbeda dinamika dan perkembangan kepemudaan di Kabupaten Maybrat. Beberapa waktu lalu, KNPI Kabupaten Maybrat telah melaksanakan Rapat Kerja dengan  mengangkat tema : Bersatu, Bergerak untuk Pilot Project. Tema ini cukup mendasar dan merupakan acuan dasar dalam menentukan arah dan gerak pemuda menuju suatu perubahan dan pemberdayaan pemuda yang lebih baik.

Perubahan kepemudaan yang lebih baik memerlukan ukuran dan indicator capaian yang perlu didasarkan pada persoalan mendasar dan dinamika pembangunan kepemudaan saat ini.  Isu strategis terkait pembangunan kepemudaan di Kabupaten Maybrat perlu dielaborasikan dengan 5 domain IPP yaitu pendidikan; kesehatan dan kesejahteraan; lapangan dan kesempatan kerja;  partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Isu domain pendidikan; kesehatan dan kesejahteraan; lapangan dan kesempatan kerja;  partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi dalam pemberdayaan pemuda di Kabupaten Maybrat adalah isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus.  Dari 5 domain diatas, salah satu domain misalnya terkait lapangan dan kesempatan kerja. 

Realitas pemuda dalam domain lapangan dan kesempatan kerja adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda dan rendahnya persentase pemuda wirausaha. Masih banyak Pemuda yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka, misalnya mereka yang (i) tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, (ii) tidak bekerja karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), (iii) sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tetapi belum memulainya (iv) lulusan sarjana namun sangat bergantung pada kesempatan formasi penerimaan CPNS.

Terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda berpengaruh pada meningkatnya pengangguran di Maybrat. Tingkat pengangguran yang didominasi oleh pemuda turut berdampak pada meningkatnya permasalahan sosial. Dibutuhkan peran sinergis pemerintah dan organisasi kepemudaan dalam mengelola dan memetakan  potensi dan persoalan kepemudaan. Tanpa pengelolaan yang baik maka pemuda dapat menjadi factor utama penyebab permasalahan sosial, disisi lain jika potensi pemuda dapat dikelola secara baik dalam hal pendidikan; kesehatan/kesejahteraan; lapangan dan kesempatan kerja;  partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi maka  turut berdampak pada perubahan pembangunan daerah menjadi lebih baik.  

SALAM PEMUDA.

Oleh: Herman W Tubur

*Pembina Ikatan Mahasiswa Karef Hamit Aifat/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Faperta Unipa