Pemimpin Daerah Dalam Pusaran KPK

Oleh: Deni Haddad*

BARU-baru ini ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengungkapkan ada 10 wilayah atau daerah yang terjadi paling banyak melakukan tindak pidana korupsi diantranya adalah, pemerintah pusat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Riau dan Kepri, Jawa Tengah, Lampung, Banten, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu serta Papua.

Tak hanya itu ketua anti rasuah itu juga menyebutkan sejak 2004 sampai dengan sekarang pelaku tindak pidana korupsi sebanyak 1.152 orang, diantaranya Gubernur 21 orang, Bupati dan Walikota sebanyak 119 orang, Anggota legislatif sebanyak 257 orang, kepala lembaga atau kementerian 28 orang, Duta Besar 4 orang, Komisioner 7 orang, Eselon I, II, III dan IV 225 orang, swasta dan korporasi 303 orang dan pelaku lain-lain jika dijumlahkan sebanyak 1.152 orang.

Melihat laporan yang disampaikan oleh ketua KPK tersebut bahwa tindak pidana korupsi di negeri ini adalah hal yang sangat riskan dan hampir semuanya adalah orang yang bisa disebut pemimpin di negeri ini, miris memang.

Sudah saatnya pemimpin memberikan kinerja dengan segala inovasi yang ada bukan lagi pada tataran "Gak Ada Duit, Gak Kerja" sebab hal seperti ini menyebabkan tumbuhnya budaya koruptif bagi para pemimpin baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

Di Lampung baru-baru ini setidaknya ada dua kepala daerah yang sedang berpekara dengan anti rasuah itu, diantaranya adalah eks Bupati Lampung Timur yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Lampung serta eks Wakil Bupati Lampung Selatan yang saat ini menjadi Bupati Lampung Selatan, dalam hal ini mereka sedang dijadikan saksi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Lampung Tengah dan Bupati Lampung Selatan.

Dalam hal ini sangat disayangkan sekali jika ada pemimpin yang telibat dalam kasus korupsi walaupun belum menjadi tersangka setidaknya jika melihat dan mendengar dalam setiap persidangan akan merujuk menjadi tersangka. Wallahualam.

Pemimpin daerah dibutuhkan membuat serta mengimplementasikan segala macam program yang disampaikan pada rakyatnya, tetapi jika sibuk berpekara seperti itu sudah bisa kita simpulkan bahwa jauh panggang dari api, bagaimana dia bisa berpikir rasional dan memiliki inovasi serta merealisasikan jika dirinya saja masih bolak-balik menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi.

Besarnya biaya politik saat ini membuat para pemimpin lupa diri dan hal tersebut menjadi pintu masuk untuk melakukan tindak pidana korupsi, bagaimana tidak, kebanyakan pemimpin daerah atau calon kepala daerah yang minim prestasi biasanya untuk dipilih oleh masyarakat hanya dengan bejualan segudang janji dan sering melakukan transaksi jual beli suara agar dirinya dipilih dan hal tersebut menjadi ajang ketika mereka dipilih untuk lakukan korupsi.

KPK dalam hal ini selain supervisi bagi kepada kepala daerah juga sudah seharusnya bertindak pasti, agar menjadi efek jera bagi para pemimpin negeri, sebab kalau dibuat tak pasti akan memperbanyak pemimpin ini tetap berhalusinasi dan berhegomoni dengan lakukan korupsi.

Pemimpin Daerah dalam pusaran KPK menjadikan mundurnya demokrasi negeri, kembali pada penjelasan di atas, sudah pasti mana janji mereka kepada rakyatnya sudah pasti semua tak akan mereka lakukan, dalam arti gmana mau kerja kalau sibuk dijadikan saksi tindak pidana korupsi.

Wahai pemimpin negeri, kalian dipilih karena kami menginginkan negeri ini maju dengan segala kinerja dan inovasi mu, jangan kau ciderai janji mu dengan lakukan korupsi, sebab negeri ini sedang bergeliat maju sementara kau malah sibuk memperkaya diri dan jangan salahkan kami jika hanya sekadar mengkoreksi dan memberi motivasi agar para pemimpin negeri menjadi tahu diri untuk melakukan aksi nyata bukan sekadar janji. Tabik

 

*Dewan Redaksi monologis.id