Global Warming Siklus Bencana Ekologis, Jakarta Diprediksi Tenggelam 2050

Oleh: Bagong Suyoto*

JAKARTA diprediksikan 10 tahun lagi akan tenggelam. Banyak pakar dari sejumlah perguruan tinggi dan orang penting bicara masalah Jakarta akan tenggelam, seperti Presiden Joko Widodo hingga Menetri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi menyampaikan potensi Jakarta tenggelam saat menggelar rapat terbatas dengan para menteri Rapat tersebut membahas National Capital Integrated Coastal Development.

Belakangan yang bikin heboh adalah statement Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dia bicara konteks tersebut ketika mengungunjungi Kantor Direktur Intelejen Nasional. Awalnya Biden bicara ancaman terbesar Amerika Serikat, yakni perumbahan iklim. Indonsia pun disebut terkait ancaman tengelam dan rencana Indonesia memindah ibukota negara. (27/7/2021).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan komenter masalah tersebut. (2/8/2021). Tampaknya gubernur DKI berhati-hati merespon persoalan ini karena situasinya belum tepat. Jakarta dan Indonesia umumnya masih ditimpa pandemi COVID-19.

Para aktivis lingkungan dibukota dan daerah sudah mempereingat pemerintah tentang dampak perubahan iklim akibat kebijakan yang tidak pro lingkungan dan menjauh dari eco-justice. Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengeluarkan laporan khusus tentang Java Collapse (2010) diterbitkan INSISPRess dan WALHI. Intinya, Jawa akan tenggelam. Pencemaran dan perusakan lingkungan telah menyebabkan malapetaka atau bencana ekologis, seperti tanah longsor, banjir bandang, dll.

Saya sampaikan tulisan lama ang berkaitan dengan Jakarta akan tenggelam. Tulisan ini bagian dari Bab 7 Udara Buruk Jakarta Percepat Global Warming dalam buku JAKARTA DALAM BINGKAI BENCANA EKOLOGIS, mendapat kontribusi pemikiran Slamet Daroiny  (Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, 2008).

Bencana ekologis silih berganti menghempaskan bumi pertiwi. Bencana itu sebagian besar bersumber dari ulah manusia yang serakah dan kebijakan yang abai terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. WALHI mencatat aksi kerakusan manusia itu. Indonesia tercatat di Guiness Book of Records sebagai negara dengan laju kecepatan kerusakan hutan (deforestrasi) tertinggi, mencapai 2 juta hektar per tahun. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan 72% hutan aslinya. Bahwa 1 rim kertas HVS yang kamu gunakan sama dengan satu pohon berumur 5 tahun. Indonesia merupakan pemilik hutan gambut tropis terluas di dunia.

Orang Rimba di TN Bukit Dua Belas Provinsi Jambi, mulai kehilangan hutan dan sumber daya penghidupan mereka karena bermunculan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan HPH (Hak Penguasahaan Hutan di wilayah tersebut. Provinsi NAD melalui Instruksi Gubernur-nya menetapkan pemberlakukan Jeda Tebang diseluruh wilayah NAD, untuk masa 15-20 tahun. Setiap menitnya, hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat destructive logging (penebangan yang merusak). Hutan Indonesia merupakan tempat dimana hubungan equilibrium antara 46 juta penduduk dengan alam sekitar tercipta. Dengan 1,3 dari luas seluruh daratan dunia, memiliki kekayaan wildlife kedua terkaya di dunia.

Menyimak kondisi terkini yang semakin memprihatikan, boleh jadi masa depan umat manusia terutama di wilayah Jabodetabek sedang dipertaruhkan. Bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan akan semakin parah, dan dampaknya akan memperbesar pemanasan global serta perubahan iklim. Hal ini bisa dilihat dari laju pertambahan kendaraan bermotor di Jakarta setiap harinya. Pertambahan ini artinya terjadi pertambahan penggunaan BBM secara signifikan. Pertambahan sketor industri dan perdagangan semakin besar. Laju pelenyapan pepohan dan perubahan fungsi lahan sekitar daerah aliran sungai (DAS) dari Puncak hingga Jakarta.

Kemudian pelenyapan RTH dan sejumlah hutan kota, situ/danau kecil, dan wilayah resapan air, termasuk pelenyapan ribuan hektar hutan mangrove di Pantura Jakarta.  Belum lagi pembuangan sampah di sembarang tempat dan pembakaran massal terjadi di sejumlah tempat di Jakarta dan sekitar. Manusia memiliki andil besar terhadap terjadinya pemanasan global.

Kondisi yang dialami ibukota, Jakarta sangat menyedihkan, juga dirasakan metropolitan Bandung, terutama bagian utara.  Sejumlah wilayah resepan air hilang. Target pencapaian ruang terbuka hijau (RTH) DKI  hanya 27,6% tahun 1965-1985,  turun menjadi 20,01% pada 1985-2005 dan terus turun hanya 13% pada tahun 2000-2010. Angka-angka itu fakta, berbeda ketika menyulusuri lapangan. Bahkan belakangan WALHI Jakarta menilai, DKI hanya mampu  memenuhi 9% saja.  Kondisi ini merupakan sinyal nilai rapor dengan tinta merah.

RTH menipis disebabkan ketidaktaatan pada rencana umum tata ruang (RTRW), yang dikonversi menjadi tempat-tempat komersial, mall, hypermarket, reale estate, perkantoran dan jasa moderen. RTH raib berarti kehilangan wilayah resapan air, paru-paru kota, tempat bermain keluarga dan anak-anak, keindahan dan kesejukan kota semakin gersang. Polusi air tanah dan udara akan semakin  merajalela. Belum lagi entrusi air laut. Hal ini diperparah oleh proyek pembangunan busway, puluhan pohon ditebang. WALHI Jakarta memprotes tindakan tersebut.

Kasus yang dianggap merusakan lingkungan DKI Jakarta adalah reklamasi yang luasnya mencapai 2.700 hektar. Para aktivis lingkungan mengatakan, proyek ini juga akan membantu mempercepat tenggelamnya Jakarta. Selain itu menyingkarkan nelayan dan orang kecil dari rungan mencari nafkah dan pemukimannya. Reklamasi pesisir Jakarta mengalami tantangan yang besar dari berbagai pihak. Namun, tampaknya akan jalan terus. 

Prof. Emil Salim (2007) menulis, dari Stockholm, pecah berita bahwa Al Gore dan International Panel on Climate Change (IPCC) terpilih menjadi peraih Nobel Perdamaian 2007. Al Gore dikenal sebagai tokoh yang berhasil membangkitkan opini publik dunia untuk bangkit berusaha menanggapi tantangan perubahan iklim dan melawan anggapan banyak pihak, termasuk Pemerintah Amerika Serikat, yang sangsi bahwa perubahan iklim disebabkan oleh perbuatan manusia. Mereka ini mengacu pada pendapat bahwa perkembangan lingkungan alamlah yang tertutama pada perubahan iklim. 

Al Gore dengan buku, ceramah, dan terutama tayangan film dokumenternya berjudul “An Incovenient Truth” membentangkan secara dramatis dampak ulah manusia pada perubahan iklim sejagat. Film dokumentasi ini memperoleh pengharagaan Academy Award 2007. Pemikiran Al Gl Gore (2006) bisa dipelajari lewat buku Earth in the Balance Ecology and the Human Spirit.

Pemasanan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim, yaitu meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir erosi. Sedang di bumi lain akan mengalami musim panas berkepanjangan disebabkan kenaikan suhu.

Seperti dikutip Bagong Suyoto dalam buku “Rumah Tangga Peduli Lingkungan Hirup” (2008), bahwa dampak dari perubahan iklim, yaitu: 

• Pada 2100, temperatur atmosfer diperkirakan akan meningkat 1,5-4,5 derajat celsius jika pendekatan yang digunakan ”melihat dan menunggu”, tanpa melakukan apa-apa”. Perubahan iklim di Indonesia, diantaranya terjadi kenaikan temperatur sebesar 0,03 0C/tahun dan kenaikan curah hujan sebesar 2 hingga 3 persen per tahun (Hulme dan Sherad, 1999)

• Musnahnya berbagai keanekaragaman hayati.

• Meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan badai, angin topan, dan banjir. Di Indonesia siklus ENSO (El Nino Southern Oscillation) biasanya terjadi 3 hingga 7 tahun sekali, sekarang menjadi 2 hingga 5 tahun sekali (Ratag, 2001).

• Mencairnya es dan glasier di kutub.

• Kenaikan permukaan laut hingga menyebabkan banjir meluas. Pada 2100 diperkirakan air laut naik hingga 15-95 cm.

• Kenaikan suhu air laut membuat coral bleaching dan kerusakan terumbu karenga di seluruh dunia.

• Meningkatnya frekuensi kebakaran hutan.

• Menyebarnya penyakit-penyakit tropis, seperti malaria, ke daerah-daerah baru karena bertambahnya populasi serangga (nyamuk).

• Daerah-daerah tertentu menjadi padat karena terjadi arus pengungsian. 

Meningkatnya jumlah emisi GRK di atmosfer disebabkan oleh kegiatan manusia di berbagai sektor seperti energi, kehutanan, pertanian, peternakan serta sampah.  Bahan bakar fosil, seperti penggunaan kendaraan bermotor dan kegiatan industri (Newby, 2007). Sedangkan menurut Porteus (1992) gas rumah kaca adalah gas yang mempunyai pengaruh pada efek rumah kaca, seperti CFC, CO2, CH4, NOx, O3 dan H2O. Beberapa komponen dari gas rumah kaca dapat merusak satu sama lain, seperti molekul metana mempunyai 20-30 kali lebih kuat dari CO2 dan CFC diperkirakan 1000 kali lebih kuat dibanding CO2. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCCC), ada 6 jenis gas yang digolongkan sebagai GRK,yaitu karbondioksida (CO2); fosil di sektor energi, transportasi dan industri dinitro oksida (N2O); metana (CH4);    sulfurheksaflorida (SF6);  perflorokarbon (PFCs);  hidro florokarbon (HFCs). Sedangkan dalam IPCC radiative forcing report, climate change 1995, bahwa penyumbang GRK yang utama adalah arbondioksida (CO2),  metana (CH4), dinitro oksida (N2O), CFCs, HCFCs, Perfluorocarbon, Sulphur hexa-fluoride.

Sampah mempunyai kontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca yaitu gas metana (CH4), diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 Kg gas metana. Dengan jumlah penduduk terus meningkat, diperkirakan pada tahun 2020 sampah yang dihasilkan 500 juta/hari atau 190 ribu ton/tahun. Artinya Indonesia mengemisi gas metana ke atmosfer sebesar 9500 ton. (Anggita DR, KLH, 2007). Gas metana merupakan gas terbentuk dari proses dekomposisi anaerob sampah organik, juga sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca, yang mempunyai efek 20-30 kali lipat ketimbang gas CO2.  Setiap 1 Kg sampah dapat memproduksi 0.5 m³ gas metana,  maka kontribusinya terhadap efek pemasanan global sebesar 15%.

Dari Tokyo Menuju Bali

Pada konvensi 9 Mei 1992, banyak negara setuju mengenai isu perubahan iklim dan memasukannya ke dalam bahasan pada 21 Maret 1994. Ketika itu dunia sadar bahwa tidak cukup hanya dituangkan ke dalam satu ketetapan saja, sehingga perlu dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi serius dengan komitmen yang lebih detail pada konvensi di Berlin, Jerman awal 1995.

Setelah 2-3 tahun bernegosiasi secara intensif, konvensi dilanjutkan di Kyoto, Jepang pada Desember 1977, dan para pihak akhirnya menyetujui Protokol Kyoto. Protokol Kyoto menyepakati target pengurangan emisi CO2 sebesar 55% dari tahun 1990 oleh negara-negara industri, disertai dengan suatu mekanisme yang membantu negara-negara tersebut mencapai target. Protokol Kyoto menjadi lebih kuat pada 16 November 2004 setelah 55 anggota meratifikasi emisinya, termasuk negara-negara industri.

Global warning telah mengancam umat manusia, maka hampir semua bangsa di dunia membicarakan persoalan tersebut, dengan diselenggarakan UN Climate Change Conference  atau Bali Roadmap guna mengantisipasi berakhirnya Kyoto Protokol pada 2012/2013. Sebanyak 10.000 peserta dari 190 negara menghadiri perhelatan akbar tersebut. Sebanyak 192 pihak yang ikut dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (NFCCC) dan telah menanda-tangani Kyoto Protokol tahun 1997 sebanyak 176 pihak, dan  26 anggota berasal negara industri maju. Negara-negara maju berkewajiban menurunkan emisinya.  

UNFCCC dalam press release bertajuk UN Breaking on climate change reached in Bali  (15 Desember 2007) mengutip statemen beberapa tokoh kunci pelaksana konferensi. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Presiden Konferensi mangatakan; “We now have Bali roadmap, we have an agenda and we have a deadline”. But we also have huge task ahead of us an time to reach agreement is extremely short, so we need to move quickly”.

Sedangkan  Yvo de Boer, Executive Secretary of UNFCCC menyatakan, this breakthrough, a real opportunity for the international community to successfully fight climate change. Parties have recognized the urgency of action on climate change and have now provided the political response to what scientists have bee telling us is needed”.   

Kalangan NGOs mengkritik, bahwa konferensi Bali itu hanya sandiwara, dan NGOs menutut adanya keadilan iklim (climate justice). Siapa yang menyebabkan pemanasan global harus bertanggungjawab. Upaya mewujudkan climate justice harus dilakukan secara cepat, terintegrasi dan melibatkan berbagai stakeholders.

Menurut Chalid Muhammad Eksekutif Nasional WALHI, perubahan iklim yang terjadi saat ini berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan dan kerentanan terutama masyarakat nelayan dan petani. Jutaan petanai akan merasakan dampaknya, apalagi ada pemiskinan, demikian juga nelayan akan merasakan dampak akibat kenaikan air laut.

Lebih lanjut Chalid mengatakan, pemanasan global, terjadi akibat gagalnya pembangunan global yang hanya menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi sehingga memicu emisi karbon. “Model pembangunan global telah gagal menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga dunia secara luas, tidak mampu melindungi produktivitas warga untuk memenuhi syarat-syarat kualitas hidup serta tidak mampu menjamin keberlanjutan alam”, tegasnya.  

Menurut Prof. Daniel Murdiyarso dalam buku Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkambang (2003), bahwa Indonesia sangat rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Suhu udara yang meningkat secara langsung akan mempengaruhi produksi serelia termasuk padi, makanan pokok penduduk Indonesia. Daerah yang padat penduduk akan rentan terhadap wabah penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Demikian juga akibat tingginya curah hujan akan langsung berpengaruh terhadap meluasnya daerah genangan banjir di dataran rendah. Sebaliknya kekeringan akan mempengaruhi daerah lahan kering dan dataran tinggi.

Ketinggian permukaan laut setinggi 60 cm akan berpengaruh langsung terhadap jutaan penduduk yang hidup di daerah pesisir. Panjang garis pantai Indonesia yang lebih dari 80.000 km memiliki konsentrasi penduduk dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tinggi, termasuk kota pantai dan pelabuhan. Demikian juga ekosistem alami seperti mangrove akan banyak mengalami gangguan dari pelumpuran dan penggenangan yang makin tinggi.

Kondisi yang dijelaskan Daniel Murdiyarso, tampaknya mirip dengan eksisting wilayah DKI Jakarta dengan bencana ekologis yang sedang dirasakan penduduknya sekarang ini. Penduduk DKI Jakarta baik yang ada di darat, pesisir  maupun pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu merasakan dampak perubahan iklim tersebut semakin hari semakin terang benderang. Ada beberapa pulau kecil yang telah tenggelam di wilayah Kepulauan Seribu. Pastilah kita tak bisa menutup mata dan hanya orang dungu yang mengatakan, bahwa semua itu bencana ekologis semata.

Prediksi Susandi dkk (2007) pada tahun 2007 kondisi air laut masih normal. Posisinya masih aman. Prediksi tahun 2030 air laut mulai naik ke Bandara Soekarno-Hatta, Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing. Katanya intrusi air laut sudah sampai Monas.  Prediskei tahun 2050 air laut terus merambat menggenakan wilayah DKI Jakarta. Studi ini merupakan salah satu yang mempredisikan Jakarta akan tenggelam tahun 2050. Dan, belakangan studi atau pengamatan NASA dan disampaikan Presiden  Amerika Serikat Joe Biden pada 27Juli 2021.

Oleh karena itu sebaiknya kita perpikir dan bertindak lebih arif dan bijaksana, yakni mengendalikan atau mengontrol laju pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Jakarta, terutama sektor-sektor yang memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Rawatlah bumi ini dengan tanganmu sendiri. Di mana kita harus lebih bijak, kita harus berbuat untuk menyelamatan hidup kita selagi masih ada kesempatan. Semasa kita sehat, semasa kita berkuasa, semasa kita memiliki kekayaan yang diperoleh dengan jalan yang baik, selamatlah bumi yang telah memberi kita hidup hingga sekarang. Inilah jalan yang terbaik bagi kita!

* Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Mantan Ketua Dewan Daerah WALHI Jakarta