Darurat Sampah, Perlu Refleksi Mendalam

 Oleh: Bagong Suyoto*

MALAPETAKA SAMPAH!  MALAPETAKA SAMPAH. Darurat sampah!  Darurat sampah!  masih berlangsung di negeri zamrud katulistiwa. Apa penyebabnya?

Banyak orang sibuk dan terlalu sibuk dan ramai membicarakan sampah di ruang-ruang ber-AC dan ketika menjelang siang hari sampai kerkantuk-kantuk?  Sehari,  dua hari, tiga hari bahkan sampai seminggu membicarakan sampah hingga tak jemu-jemu. Tujuan ingin mencari solusi terbaik dan komprehensif. Ternyata hasilnya malah menambah sampah hasil rapat, seminar, workshop tentang sampah.

Anggaran semakin besar dihabiskan hanya untuk membicarakan sampah di ruang-ruang ber-AC. Itu disebut anggaran untuk memenuhi keinginan-keinginan untuk menyelesaikan persoalan sampah. Ini nama proyek tentang kenginan menyelesaikan urusan sampah. Setiap tahun anggaran prosentasinya makin besar. Situasi ini membuat Menteri Keuangan semakin pusing. Juga Presiden sedih menyimak situasi ini.

Masak sih... hanya urusan sampah Presiden harus turun tangan?!  Tetapi faktanya sangat jelas,  darurat sampah terjadi di mana-mana?  Meskipun semakin banyak orang, kelompok, komunitas, bank sampah,  lembaga yang peduli dan ikut menangani sampah.

Semakin banyak orang-orang disebut raja, ratu, pendekar, penggerak dalam urusan sampah. Dan, terus terang mereka semakin sibuk pidato, rapat dan aksi mengolah sampah. Sayangnya, kerja mereka masih secuil-secuil dan demi kebanggaan diri sendiri dan klan atau groupnya. Kadang-kadang bekerja terpisah-pisah demi vested interest-nya masing-masing.

Mereka ada juga yang terpisah dengan pola kerja pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah hanya mengejar serapan anggaran proyek demi proyek saja dan keuntungan pejabat tertentu. Ujungnya sampah dibuang di pinggir jalan, tegalan, sawah, DAS, badan sungai dibiarkan saja.

Masalah sampah semakin rumit dan kompleks ketika diseret atau digeser ke ranah politis. Sampah jadi komoditas politik, ujungnya politik anggaran. Proyek-proyek sampah berkaitan dengan politik anggaran, yang harus dipahami dan hanya bisa direngkuh para elit daerah. Akibatnya, persoalan sampah yang dipahami elit daerah berbeda dan sangat berbeda dengan rakyat dan kelompok-kelompok pengelola sampah.

Fakta obyektif, permasalahan sampah masih panjang, belum lagi limbah berbahaya dan beracun (B3), limbah medis, belum lagi sampah impor. Sementara pengawas dan penegakkan hukum masih longgar.

Berhubungan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 05 Juni 2021 perlu melakukan refleksi mendalam terhadap persoalan sampah, limbah B3 dan limbah medis/infeksius yang dibuang sembarangan, dan TPA Open Dumping di seluruh Indonesia. Sebab dampaknya secara perlahan-lahan sangat nyata memperburuk kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta estetika. Dan, sangat jelas melanggar UU No. 18/2008, UU No. 32/2009, UU No. 39/1999 dan peraturan terkait.

*) Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI)