Catatan Hukum : Menakar Kepiawaian Gubenur Lampung Mendirikan 5 (LIMA) BUMD  'Berjaya' Baru
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Ilustrasi pertumbuhan (FOTO:Istimewa)

Oleh: Dr. Yusdiyanto, SH.MH*

PENYELENGGARAAN otonomi daerah membutuhkan semangat inovasi dan kreativitas daerah. Untuk itu, pemerintah melalui regulasi telah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya dst.

Kapasitas keuangan Pemda, akan sangat ditentukan oleh kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti: fungsi pelayanan masyarakat (public service function); fungsi pelaksanaan pembangunan (development function); dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (protective function).

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 menyebutkan sumber pendapatan daerah untuk merealisasikan urusan pemerintahan dan pembangunan yaitu terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Daerah. Khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) meliputi:

(a) Pajak Daerah;

(b) Retribusi Daerah;

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

(d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pembiayaan Pemerintah Daerah perlu diambil dari sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk menopang pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Sebagai salah satu pos penerimaan PAD yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagaimana membentuk badan usaha itu, Pasal 331 disebutkan Daerah membentuk BUMD dalam bentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah untuk:

1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan

Keberadaaan BUMD pada hakikatnya mempunyai peran yang strategis dan penting dalam mendorong pendapatan daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat, namun pada kenyataannya BUMD belum menunjukkan pengelolaan BUMD belum optimal, baik dari aspek keuangan maupun  kinerja sehingga belum mampu mensuport APBD.

Dengan kondisi ini, dan ditambah praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan, maka BUMD perlu dan penting untuk melakukan pembenahan sehingga terjadi percepatan pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan review regulasi didaerah untuk memberikan konsep dan menodorng perubahan pengelolaan BUMD.

5 BUMD baru Inisiasi Pemprov

Belum selesai urusan Pandemi Covid-19 beserta kesemerautan dengan kelebihan dan kekurangnya dengan indikator hasil kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yaitu: angka kematian tertinggi dan angka vaksin terendah se- Indonesia yang pada akhirnya memaksa Presiden Jokowi dengan jajaran kabinetnya turun ke-Lampung untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga Lampung, tentu perlu diapresiasi dan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Belum selesai dari kunjungan Presiden berselang beberapa hari, dipimpin Gubernur Lampung dirapat paripurna DPRD Provinsi Lampung menyampaikan draf naskah Raperda Pendirian 5 (lima) yang disertai dengan naskah akademik beserta naskah Raperda Penyertaan Modal kepada 5 (lima) BUMD dengan nilai Rp. 140.000.000.000,- (140 Milyar). Langkah ini perlu dicermati jika perlu didorong sekuat mungkin, dengan melibatkan partispasi masyarakat Lampung.

Membaca Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi:

1) Perusahaan  Perseroan  Daerah  Wisata  Lampung  Indah,  yang  selanjutnya disebut PT Wisata Lampung Indah;

2) Perusahaan Perseroan Daerah Bumi Daerah Agro Sejahtera, yang selanjutnya disebut PT Bumi Agro Sejahtera;

3) Perusahaan  Perseroan  Daerah  Trans  Lampung  Berjaya,  yang  selanjutnya disebut PT Trans Lampung Berjaya;

4) Perusahaan  Perseroan  Daerah  Sarana Karya, yang selanjutnya disebut  PT Sarana Karya;

5) Perusahaan  Perseroan  Daerah  Lampung  Usaha  Energi,  yang  selanjutnya disebut PT Lampung Usaha Energi;

6)  Draf Raperda Penyertaan Modal Pada 5 (lima) BUMD Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil membaca naskah diatas, perlu disampaikan beberapa catatan hukum terkait hal tersebut:

a) Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu:

1)  Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham,

2)  Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

b) Pembentukan BUMD harus berlandaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan PP 54 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah, agar BUMD yang dibentuk menuju pada Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berupa sistem pengelolaan yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan dan terpenting memberikan devident kepada PAD bahkan sebaliknya membebani APBD.

c) Secara yuridis syarat pendirin BUMD antara lain adalah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri  Nomor  37  Tahun  2018  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Permendagri  Nomor  118  Tahun  2018    Tentang    Rencana  Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan EvaluasiBadan Usaha Milik Daerah

d)  Sebelum pembentukan lima BUMD tersebut sudah sepantasnya Pemerintah Provinsi Lampung mengkoreksi keberadaan BUMD yang ada, dari dari kondisi keberadaan  beberapa BUMD kecuali  Bank  Lampung,  tidak  menghasilkan devident, yang ada membebani APBD terlebih lagi memperburuk citra Pemerintah, terlebih BUMD Lampung Jasa Utama yang diduga ladang tempat korupsi dengan fakta Kejati Lampung telah menetapkan DIRUT BUMD LJU sebagai tersangka dalam penggunaan dana hibah.

e) Dari pencermatan ada beberapa masalah yang dihadapi oleh BUMD yang ada, yaitu: alasan Modal, regulasi BUMD, Prinsip pengelolaan BUMD terkontaminasi dengan sistem birokrasi, Operasional BUMD tidak efisien, bukan dari kalangan profesioanal namun berasal dari tim sukses, belum optimal memberikan pelayanan public, core business perusahaan BUMD tidak focus/spesialis dalam bidang usaha sehingga efektifitas dan efisiensinya rendah dengan  biaya operasional  tinggi,  bahkan  mengalami  kerugian,  belum  lagi jajaran pimpinan dirangkap/double-job, merangkap pejabat daerah sekaligus pimpinan BUMD.

f)   Untuk itu sebelum menggagas pendirian lima BUMD, sejatinya Pemprov, DPRD bersama stakholder duduk bersama, terlebih dahulu mengkoreksi/mengevaluasi keberadaan BUMD yang ada dengan membenahi tatakelola BUMD menuju good corporate governance yang mengedepakan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan fairness.

g)  Usul pendirian BUMD oleh kepala daerah dalam hal ini Gubernur Lampung harus bersandar pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017, yang mengatakan:

1)   Pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri.

2)  Pasal 10 ayat (2) Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

a.   Kebutuhan Daerah;

b.   Analisa kelayakan usaha;

c.   Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;

d.   Dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan

e. Dokumen RPJMD. Menurut regulasi tersebut ada beberapa pertanyaan yang muncul, seperti:

a. Pasal 10 ayat (3) menegaskan bahwa Menteri melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD, pertanyaannya apakah pengusulan 5 (lima) BUMD tersebut sudah mendapatkan hasil penilaian dari Kemendagri?

b. Apakah pengusulan pendirian 5 (lima) BUMD tersebut sudah dilengkapi dokumen tersebut?

c. Menurut  Poin  (e)  bahwa  usulan  pendirian  BUMD  harus  disertai dengan dokomen RPJMD, sementara diketahui  dokumen RPJMD tersebut sedang diusulkan oleh Pemrov kepada DPRD Provinsi Lampung, untuk mendapatkan persetujuan perubahan.

h) Menurut Pasal 37 ayat   (1) Permendagri No. 118 Tahun 2018, menegaskan dalam hal mendirikan BUMD, Pemerintah Daerah melakukan paling sedikit:

1) Membentuk tim pendirian BUMD;

2) Menyusun  analisa  kebutuhan  daerah  dan  analisa kelayakan  bidang usaha;

3) Mengajukan  usulan  rencana  pendirian  BUMD  untuk  dinilai  oleh Menteri;

4) Membuat Perda tentang pendirian BUMD;

5) Membuat Perda tentang penyertaan modal;

6) Menyiapkan dokumen kelengkapan inti perusahaan paling sedikit Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan surat keterangan domisili;

7) Menyusun RKA BUMD sementara berdasarkan analisa kelayakan bidang usaha;

8) Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas  atau  Komisaris  dan Direksi;

9) Menandatangani  kontrak  kinerja  antara  KPM  atau  RUPS  dengan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi; dan

10) Menyusun anggaran dasar.

Menurut regulasi tersebut yang menjadi pertanyaan apakah:

1)  Apakah pengusulan pendirian 5 (lima) BUMD tersebut sudah mengikuti tahapan tersebut?

2)  Apakah  Raperda Penyertaan  modal  sudah  memperhatikan  cukupan anggran di APBD Tahun 2021 yang menurun dari tahun 2020.

3) Sebagaimana poin (3), apakah rencana Pendirian BUMD sudah mendapatkan penilaian dengan deberikan izin oleh Menteri, dalam hal ini adalah Kemendagri?

Kehendak pengelolaan BUMD untuk kemajuan Lampung agar kian Berjaya, jangan sampai tercemar dengan niatan awal sudah keliru, misalnya sebagai tempat balas jasa kepala daerah kepada team kampanye, yang akhirnya BUMD tersebut bukan menghasilkan PAD namun sebagai menjadi bahan bancakan yang menggerogoti APBD.

Demikianlah catatan hukum ini dibuat, semoga dapat menjadi perhatian menyatir pribahasa orang dahulu: menepuk air didulang gemercik muka sendiri atau membangun rumah di atas sungai, rumah tak terbangun air sungai jadi keruh atau gajah mati meninggalkan kandangnya.

 

* Kajur HTN Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung