Dewan Pengupahan Banten Tunda Penetapan UMK 2022
Foto: Istimewa

SERANG - Dewan Pengupahan Provinsi Banten menunda penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Hal itu tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten Pembahasan UMK 2022, Rabu (24/11).

Berita acara ditandatangi oleh Ketua Al Hamidi, Wakil Ketua 1 Asep Abdullah, Wakil Ketua 2 Epi Hasan Rifai, Sekretaris Indra Ginanjar Gumelar, 7 orang unsur Apindo, 7 orang unsur buruh, serta 6 orang unsur pemerintah.

Pada berita acara Dewan Pengupahan Provinsi Banten itu disebutkan, penundaan penetapan UMK Tahun 2022 menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia atas judicial review terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta produk hukum turunannya. Putusan akan diumumkan pada Kamis, 25 November 2021.