Selasa, 06 Oktober 2020

22:18

LMND Ende Tolak Omnibus Law

Sample image

Penulis

Master Admin

LMND Ende Tolak Omnibus Law

Foto: Istimewa

ENDE - Ketua LMND Eksektif Kota Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Hans Nembo, dengan tegas menolak disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) cipta kerja (Omnibus Law) oleh DPR RI, Senin (05/10) kemarin

Alasannya, RUU Cipta Kerja melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan.

“Pemerintah tidak pernah menganggap keberadaan investasi masyarakat lokal (masyarakat adat) selama ini. Padahal jika dinominalkan masyarakat adat telah menjalankan investasi triliunan rupiah dalam bentuk ekosistem yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Hans Nembo, Selasa (06/10).

Namun celakanya, kata Hans, lewat RUU cipta kerja, apa yang telah diinvestasikan masyarakat adat dihancurkan bahkan dibagi-bagi melalui konsesi-konsesi ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir investor hitam yang dilindungi kekuasaan negara.

“RUU cipta kerja memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual. Hilangnya ruang hidup juga akan sangat dirasakan mendalam oleh perempuan. Tidak hanya kehilangan sumber penghidupan dan ekonomi, tapi juga menghancurkan nilai sosial, kearifan lokal, pengetahuan dan aspek spiritualitas yang selama ini dijaga dan dilestarikan oleh perempuan,” ungkapnya.

Selain itu, dipangkasnya partisipasi masyarakat baik dalam prosedur penyusunan RUU Cilaka dan dengan dihapuskannya status wajib amdal akan berkontribusi pada menguatnya ketidakadilan gender dan semakin terpinggirnya perempuan serta kelompok minoritas lain.

“Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi. RUU Cilaka menjadi alat untuk merampas dan menghancurkan ruang hidup rakyat. Pasalnya, aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan,” kata Hans.

Juga berpotensi pada PHK massal dan memburuknya kondisi kerja sepanjang tahun, asosiasi pengusaha dan Bank Dunia terus mendorong penurunan dan bahkan penghapusan pesangon.

“Pemerintah kemudian mengabulkan permintaan itu dengan menjadikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari kompensasi pemecatan. Sesungguhnya hal itu adalah akal-akalan karena pekerja/buruh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, buruh/pekerja sedang membayar sendiri ongkos pemecatan yang akan menimpa mereka. Dengan hilangnya pesangon, maka memudahkan perusahaan relokasi ke daerah yang upahnya lebih murah. PHK massal pun mengancam semua pekerja/buruh,” kata dia.

Menurutnya, dengan semakin mudahnya pengusaha memecat buruh atau pekerja membuat kondisi kerja semakin buruk. Buruh tidak akan punya daya tawar lagi untuk memperbaiki kondisi kerja karena akan dengan mudah dipecat tanpa kompensasi yang layak. Pekerja muda dan calon pekerja akan menghadapi kondisi ini di tahun-tahun mendatang. Jaminan kerja (job security) akan hilang.

x
Monologis ID