Jumat, 02 Desember 2022

14:06

Kasus Korupsi Unila Akan Dibahas Dalam Kongres LMND di Makassar

Sample image

Penulis

DEDI ROHMAN

Kasus Korupsi Unila Akan Dibahas Dalam Kongres LMND di Makassar

Ketua EK-LMND Bandarlampung Rizki Oktara Putra

BANDARLAMPUNG - LMND Kota Bandarlampung akan menjadikan kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung (Unila) sebagai bahan bacaan dalam rapat pleno Kongres IX Makassar, 5-8 Desember 2022.

Pembahasan kasus yang telah mencoreng dunia pendidikan ini guna mendorong kepengurusan terpilih nantinya untuk membuat langkah taktis guna merespon situasi ini.

Ketua EK-LMND Bandarlampung Rizki Oktara Putra menyatakan, bertebarannya nama-nama tokoh politik dan daerah dalam sidang perkara kasus korupsi Unila bukanlah sesuatu yang harus di kagetkan. Pasalnya, budaya KKN di Indonesia bukan lagi rahasia umum, apalagi tindakan ini di lakukan oleh elit kekuasaan.

"Biang keladinya korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila ini kan akibat dari privatisasi pendidikan. Penerapan UU Nomor 12 2012 menjadikan pendidikan menghamba pada kepentingan modal," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat (2/12/2022).

Yang menjadikan ini ironis ialah, ini terjadi pada sektor pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib diperhatikan oleh negara jika kita menginginkan kemajuan dan kesejahteraan.

Namun, apabila kita ikuti persidangan sebelumnya, tradisi titip-menitip dalam penerimaan mahasiswa Unila jalur mandiri tersebut sudah di mulai sejak 2010. Seperti yang diungkapkan wakil Rektor III dalam persidangan ketika menjadi saksi terdakwa suap Andi Desfiandi pada 23 November 2022 lalu.

"Kalau kita lihat secara history, 2010 itukan momen dimana Unila memulai project privatisasi pendidikan tinggi, menjelang di terapkannya UU PT NO 12 Tahun 2012," ungkap dia

LMND adalah organisasi yang punya platfome perjuangan "Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis" sudah sejak awal munculnya UU NO 12 Tahun 2012 ini sampai hari ini LMND selalu meneriakan untuk di cabutnya UU NO 12 Tahun 2012 tersebut, dimana regulasi inilah yang menjadikan pendidikan kita hanya menghamba pada kepentingan modal.

”Sejak kebijakan neoliberalisme merasuk ke dunia pendidikan kita, biaya pendidikan melonjak naik. BPS mencatat biaya pendidikan naik 10 persen setiap tahunnya. Sedangkan ZAP finance menghitung justru kenaikan biaya pendidikan mencapai 20 persen per tahun. Disisi lain, daya beli rakyat yang terus merosot, sebab efek domino dari covid-19 dan sedang tidak stabilnya keamanan global,” tegasnya.

Sudah seharusnya, momentum ini di jadikan evaluasi bagi pemerintah, untuk meninjau kembali UU PT NO 12 Tahun 2012 tersebut, sebab UU Pendidikan Tinggi membuat Biaya pendidikan yang semakin mahal, mencegat kesempatan rakyat indonesia untuk mengakses pendidikan tinggi dan selain itu juga menjadikan lembaga perguruan tinggi untuk dipaksa mempererat hubungan dengan dunia industri. Tak heran jika kurikulum dan orientasi pendidikan kita semakin “rasa pabrik”

“LMND tidak hanya akan konsisten untuk terus menyuarakan Cabut UU PT NO 12 Tahun 2012 dan UU yang anti pada Rakyat lainya di jalan-jalan, tapi LMND kota Bandarlampung melihat perlu juga bagi kepengurusan nasional yang terpilih pada Kongres IX Makasae untuk juga mengambil langkah-langkah secara konstitusional yaitu Mendorong menggugat UU PT NO 12 Tahun 2012 di Mahkamah Konsitusi nantinnya,” pungkasnya.

x
Monologis ID